Palestina Desak Dunia Bertindak atas Rencana Israel Perluas Kendali di Tepi Barat

NEWSREAL.ID, ISTANBUL- Pemerintah Palestina menyerukan respons tegas dari komunitas internasional menyusul rencana Israel yang dinilai akan mengubah status hukum dan politik Tepi Barat yang diduduki, langkah yang dikhawatirkan memperparah instabilitas kawasan.

Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menegaskan kebijakan Israel tersebut setara dengan pembatalan seluruh perjanjian yang selama ini mengikat kedua pihak, sekaligus menjadi eskalasi berbahaya yang melanggar hukum internasional.

“Apa yang beredar mengenai keputusan Israel yang akan datang untuk memperdalam aneksasi dan memberlakukan realitas baru di Tepi Barat, termasuk di Area A, merupakan pembatalan seluruh perjanjian yang telah ditandatangani dan mengikat,” kata al-Sheikh melalui akun media sosial X, Minggu (8/2/2026).

Ia menilai langkah sepihak Israel tersebut bertujuan menghancurkan prospek penyelesaian politik dan membongkar peluang terwujudnya solusi dua negara.

“Langkah-langkah ini adalah eskalasi yang sangat berbahaya, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, serta upaya menyeret kawasan ke dalam ketegangan dan ketidakstabilan yang lebih luas,” ujar al-Sheikh.

Al-Sheikh pun mendesak pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional untuk segera turun tangan menghentikan tindakan Israel yang didorong oleh pendudukan.

Ubah Hukum

Sebelumnya, Kabinet Keamanan Israel dilaporkan telah menyetujui sejumlah kebijakan yang mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat guna memperkuat kendali Israel di wilayah tersebut.

Penyiar publik Israel, KAN, melaporkan kebijakan itu mencakup pencabutan aturan yang melarang penjualan tanah Palestina kepada warga Yahudi di Tepi Barat, pembukaan kembali arsip kepemilikan tanah, serta pengalihan kewenangan izin pembangunan di salah satu blok permukiman Israel di Hebron dari otoritas kota Palestina kepada administrasi sipil Israel.

Langkah-langkah tersebut juga memperluas pengawasan dan penegakan hukum Israel ke wilayah yang diklasifikasikan sebagai Area A dan Area B, dengan alasan dugaan pelanggaran pembangunan tanpa izin, persoalan air, serta kerusakan situs arkeologi dan lingkungan.

Perluasan kewenangan itu memungkinkan pembongkaran dan penyitaan properti milik warga Palestina, termasuk di wilayah yang selama ini berada di bawah kendali sipil dan keamanan Otoritas Palestina.

Berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995, Area A berada di bawah kendali penuh sipil dan keamanan Palestina, Area B berada di bawah kendali sipil Palestina dengan pengawasan keamanan Israel, sementara Area C sepenuhnya berada di bawah kendali Israel dan mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara konsisten menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional dan merusak keberlanjutan solusi dua negara, serta telah berulang kali menyerukan penghentian seluruh aktivitas permukiman. (tb)