Bandara Kertajati Jadi Bengkel Hercules Asia: Peluang atau Ancaman ?

JAKARTA,NEWSREAL.id – Rencana Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer C-130 Hercules menjadi angin segar bagi dunia dirgantara dalam negeri.

Namun wacana yang disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ini juga harus disiapkan sebagai bagian dari intervensi militer asing khususnya dari Amerika Serikat.

Seperti diketahu Menhan Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa (19/5) mengatakan, Prabowo siap menyediakan Bandara Kertajati untuk disulap jadi pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules.

“Dia (Pete Hegseth) menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia (Pete Hegseth) menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami (AS). Saya tidak bisa jawab langsung. Saya lapor Bapak Presiden, [kata presiden] kasih [Bandara] Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu,” kata Sjafrie dikutip Rabu (20/5) dari Kumparan.

Saat ini, Bandara Kertajati merupakan bandara internasional yang melayani sejumlah rute, tapi cenderung sepi. Kini, Bandara Kertajati dari lokasi keberangkatan dan kepulangan (embarkasi dan debarkasi) jamaah haji di Jawa Barat (KJT).

Bila nanti Bandara Kertajati disulap jadi bengkel Hercules, bandara ini akan jadi tempat maintenance, repair, and overhaul pesawat Hercules se-Asia. Prosesnya tentu bertahap.

Pesawat C-130 Hercules adalah aset militer strategis. Ketika pusat pemeliharaan seluruh Asia dipusatkan di satu lokasi, maka akan muncul lalu lintas personel teknis, logistik, suku cadang, sistem komunikasi, hingga kemungkinan kehadiran kontraktor pertahanan AS secara permanen. Dalam praktik geopolitik modern, fasilitas pemeliharaan militer sering kali menjadi titik pijak pengaruh strategis.

Pertanyaan publik menjadi wajar: sejauh mana keterlibatan AS nantinya di Kertajati? Apakah hanya teknisi sipil? Apakah akan ada personel militer AS? Apakah Indonesia tetap memegang kendali penuh atas kawasan tersebut? Apakah ada klausul akses khusus bagi militer AS?

Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan batas kerja sama ini agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia diam-diam sedang membuka ruang bagi infrastruktur militer asing. Apalagi, Indonesia selama ini menganut politik luar negeri bebas aktif dan secara historis sensitif terhadap keberadaan kekuatan militer asing di dalam negeri. Konstitusi dan memori sejarah Indonesia membuat isu pangkalan militer asing bukan perkara teknis biasa.

Secara formal, pusat MRO belum tentu berarti “pangkalan militer”. Keduanya berbeda. Basis militer berarti adanya penempatan kekuatan tempur, komando operasi, atau hak penggunaan militer asing secara langsung. Sedangkan fasilitas pemeliharaan bisa saja tetap berada di bawah kedaulatan penuh Indonesia. Tetapi garis pembatasnya bisa menjadi kabur bila tidak diawasi ketat.

Di tengah rivalitas AS–China yang semakin panas di Indo-Pasifik, setiap infrastruktur pertahanan strategis akan dibaca secara geopolitik. Bila Kertajati menjadi simpul utama pemeliharaan Hercules Asia dengan dukungan penuh Washington, maka Indonesia berpotensi dianggap makin dekat ke orbit pertahanan AS — sesuatu yang bisa memengaruhi posisi diplomatik Indonesia di kawasan.

Karena itu, publik berhak bertanya dan mengkritisi: Apakah ini peluang strategis nasional yang menguntungkan Indonesia, atau awal ketergantungan baru pada kekuatan militer Amerika? Jawabannya bergantung pada satu hal penting: transparansi pemerintah dan sejauh mana Indonesia tetap memegang kendali penuh atas Kertajati. (Bun,Indo)