DPR: Kemandirian Industri Pertahanan Butuh Konsistensi dan Keberanian Investasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini menegaskan, penguatan industri pertahanan nasional tidak semata-mata bergantung pada besarnya anggaran, melainkan pada konsistensi kebijakan jangka panjang dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurutnya, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, negara telah mewajibkan prioritas penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, serta skema offset dalam setiap pengadaan dari luar negeri. Pemerintah juga menciptakan captive market melalui belanja TNI, sehingga industri dalam negeri memiliki kepastian permintaan.

“Pemerintah memegang peran sentral sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pembeli utama produk pertahanan nasional. Peran tersebut menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan produksi industri dalam negeri,” ujar Amelia.

Ia menilai program modernisasi kekuatan melalui skema Minimum Essential Forces (MEF) yang kini bertransisi menuju Optimum Essential Forces (OEF) harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik.

Meski demikian, Amelia mengakui industri pertahanan masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam aspek pembiayaan. Industri ini dikenal padat modal, memiliki siklus produksi dan pembayaran yang panjang, serta sangat bergantung pada alokasi APBN.

Karakteristik aset yang sangat spesifik juga membuat industri pertahanan tidak selalu memenuhi kriteria “bankable” sebagai agunan kredit. Akibatnya, dukungan perbankan, termasuk dari bank-bank BUMN, dinilai masih terbatas.

Sejumlah bank BUMN memang mulai masuk melalui skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah (contract-based financing) dan pembiayaan proyek tertentu seperti galangan kapal. Namun, skalanya disebut belum cukup signifikan untuk mendorong akselerasi industri secara menyeluruh.

Peran BUMN

Di sisi produksi, sejumlah BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia menunjukkan peningkatan kapasitas, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan kandungan lokal yang terus meningkat.

Tak hanya BUMN, peran industri pertahanan swasta juga semakin menonjol. Salah satunya PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berbasis di Bandung. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk berbagai sistem persenjataan.

Selain itu, PT Republik Defensindo juga memperluas kapasitas produksi kendaraan militer khusus, termasuk rantis 4×4, truk angkut personel, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai.

Kolaborasi antara BUMN sebagai prime contractor dan system integrator dengan BUMS sebagai pemasok sub-sistem, elektronik militer, material komposit, hingga teknologi nirawak dan siber dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem industri pertahanan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Amelia menegaskan, tantangan utama industri pertahanan saat ini bukan hanya soal kapasitas produksi, melainkan konsistensi kebijakan, keberanian investasi teknologi, serta integrasi rantai pasok nasional.

“Jika konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan integrasi ekosistem industri dapat dijaga, maka kemandirian industri pertahanan bukan hanya realistis, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan,” ujarnya. (tb)