Hadapi Ketidakpastian Global, Pemerintah Siap Gelontorkan Rp 26,3 T untuk 100 Sekolah Rakyat

JAKARTA, NEWSREAL.id – Di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk tahun anggaran 2027, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana sebesar Rp26,30 triliun guna membangun 100 unit Sekolah Rakyat Tahap III di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan, program tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca juga: Cerita Inspiratif, Pulih Usai Kecelakaan Maut, Diah Warih Tumbuhkan Harapan bagi Penyandang Disabilitas

“Program Sekolah Rakyat sesuai dengan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan alokasi Rp26,30 triliun,” kata Kuswara dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (6/7/2026), dilansir dari Antara.

Selain membiayai pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat Tahap III, anggaran tersebut juga akan digunakan sebagai sebagian uang muka pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IV yang akan dilaksanakan melalui skema multiyears contract (MYC) pada periode 2027–2028 dengan target pembangunan 100 unit tambahan.

Kementerian PU menempatkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus membangun fondasi SDM unggul sebagai modal menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan global.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan seluruh gedung pada Tahap II ditargetkan dapat mulai difungsikan pada Juli 2026.

Menurut Dody, progres pembangunan secara nasional kini telah mencapai hampir 81 persen.

Ia mengakui proses pembangunan sempat menghadapi tantangan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya dampak perang antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga berbagai material konstruksi dan bahan bakar minyak (BBM).

“Kenaikan harga bahan bangunan dan BBM memang memengaruhi proses pembangunan, namun hal tersebut bukan menjadi alasan bagi kami. Kementerian PU terus berupaya maksimal agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat diselesaikan sesuai target,” ujarnya.

Seiring percepatan penyelesaian Tahap II, pemerintah juga mulai mengakselerasi pembangunan Tahap III. Saat ini, sebanyak tujuh lokasi Tahap IIIA telah memasuki proses lelang, 11 lokasi Tahap IIIB berada pada tahap persiapan lelang, sedangkan 89 lokasi Tahap IIIC masih dalam proses pemenuhan readiness criteria sebelum konstruksi dimulai.

Langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadikan sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang lebih kompetitif.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih dibayangi ketidakpastian, investasi pada pendidikan dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan produktivitas nasional, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi global. (OBR)