4 Juta Anak Belum Sekolah, Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

JAKARTA, NEWSREAL.id – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah terus dipercepat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena masih terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan.

“Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Agus dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/7/2026), dilansir dari Antara.

Menurut Agus, percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek administrasi, khususnya legalitas lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah permanen.

Ia menegaskan pemerintah daerah yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat wajib melengkapi sertifikat lahan sebagai syarat utama agar proses pembangunan dapat dilanjutkan.

“Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul evaluasi terhadap kesiapan sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Singkil yang ditargetkan memiliki bangunan Sekolah Rakyat permanen pada tahun 2026.

Di sisi lain, beberapa daerah telah menunjukkan perkembangan pembangunan yang signifikan. Pemerintah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, melaporkan progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat telah mencapai 74 persen dan ditargetkan selesai pada 14 Juli 2026.

Selain membahas percepatan pembangunan sekolah, Wamensos Agus juga menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang melaporkan kebutuhan peningkatan prasarana pelayanan sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dalam kesempatan tersebut, Agus menegaskan pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan.

“Pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Rika Varia Nora menyampaikan pihaknya terus memperkuat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Indragiri Hulu menargetkan proses verifikasi lapangan mencapai 50 persen penduduk pada September 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada Desember 2026.

DTSEN menjadi acuan penting dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Sekolah Rakyat, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang tetap mengedepankan tata kelola yang baik, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang layak. Program tersebut juga menjadi salah satu strategi nasional dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. (OBR).