Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret
PENGESAHAN Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 membuka babak baru pemberantasan kejahatan ekonomi. Negara memperoleh instrumen untuk menelusuri, membekukan, merampas, dan mengelola aset terkait tindak pidana. Namun, lahirnya undang-undang bukan garis akhir. Pertanyaan publik lebih mendasar: apakah aset yang dirampas sungguh-sungguh kembali menjadi manfaat bagi negara, korban, dan masyarakat?
Jangan sampai negara hanya mengganti nama penguasaan aset: semula dikuasai pelaku, kemudian dikuasai birokrasi, sementara publik tidak merasakan manfaatnya. Jika aset disita tetapi nilainya merosot, prosesnya berlarut, atau hasilnya tak jelas disalurkan ke mana, pemulihan aset hanya menjadi janji dalam undang-undang.
Ekonom peraih Nobel Gary S. Becker, dalam Crime and Punishment: An Economic Approach (1968), menjelaskan bahwa keputusan melakukan kejahatan berkaitan dengan perhitungan antara keuntungan yang diharapkan dan risiko hukuman. Pemidanaan belum cukup jika pelaku atau jejaringnya masih dapat menikmati hasil kejahatan. Perampasan aset dapat menghilangkan keuntungan tersebut, tetapi harus dijalankan secara konsisten, proporsional, dan melalui proses hukum yang adil.
Penyitaan Belum Berarti Pemulihan: Belajar dari Irlandia dan Italia
Pemulihan aset bukan tindakan tunggal. Ia merupakan rangkaian kerja: menemukan aset, membuktikan hubungannya dengan tindak pidana, membekukan atau menyita, memperoleh putusan, menjaga nilainya, lalu mengembalikan atau memanfaatkannya secara sah. Jean-Pierre Brun dan rekan-rekannya dalam Asset Recovery Handbook (2020) menguraikan tantangan strategis, kelembagaan, penyidikan, dan hukum dalam proses tersebut, termasuk ketika aset berada di yurisdiksi lain. Putusan perampasan baru satu tahap; pengelolaan dan penyaluran manfaat menentukan apakah pemulihan benar-benar terjadi.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa manfaat publik harus menjadi ukuran nyata. Di Irlandia, Criminal Assets Bureau melaporkan lebih dari €14,9 juta dikembalikan ke kas negara pada 2025. Angka ini menunjukkan hasil fiskal yang dapat diukur. Namun, uang yang masuk ke kas negara tidak otomatis sama dengan kompensasi langsung bagi korban. Kedua tujuan itu perlu dibedakan dan dilaporkan secara terbuka.
Italia memberi pelajaran berbeda. Badan nasional ANBSC memprioritaskan penggunaan aset hasil kejahatan untuk tujuan sosial, termasuk pengalihan properti kepada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat. Model ini berupaya mengembalikan aset kepada komunitas yang terdampak kejahatan. Namun, manfaat sosial tetap membutuhkan aset yang layak digunakan, biaya pemeliharaan, dan lembaga penerima yang mampu mengelolanya.
Indonesia perlu mengambil pelajaran dari keduanya. Keberhasilan bukan sekadar nilai aset yang dirampas, tetapi nilai yang terjaga, disalurkan secara transparan, dan menghasilkan manfaat yang dapat diperiksa—untuk kas negara, pemulihan hak korban, atau kepentingan sosial.
TSHI Menguji Seluruh Sistem, Bukan Hanya Bunyi Norma
Dalam Teori Sistem Hukum Integral (TSHI) Adi Sulistiyono, keberhasilan undang-undang tidak dapat dinilai hanya dari kelengkapan norma atau pembentukan badan baru. Hasilnya bergantung pada keterpaduan politik hukum Presiden, pendidikan hukum, aparatur hukum, substansi hukum, perilaku hukum legislatif, budaya hukum, dan infrastruktur hukum.
Politik hukum menentukan apakah pemulihan aset menjadi prioritas lintas lembaga. Pendidikan hukum membekali aparat dan masyarakat untuk memahami batas serta tujuan kewenangan. Aparatur harus mampu menelusuri aset dan bekerja sama lintas institusi. Substansi hukum perlu menyediakan prosedur yang jelas dan perlindungan hak. Perilaku legislatif diuji melalui konsistensi pengawasan dan dukungan anggaran. Budaya hukum menuntut integritas serta keterbukaan. Infrastruktur hukum mencakup sistem data, teknologi pelacakan, dan kapasitas pengelolaan aset.
Ukuran keberhasilan perlu diperluas: bukan hanya berapa banyak aset disita, tetapi apakah seluruh subsistem bekerja dari penelusuran hingga manfaatnya diterima. Norma yang kuat tidak akan menyelamatkan aset jika pemilik manfaat tak terlacak. Badan pengelola tidak efektif tanpa tenaga, anggaran, dan koordinasi. Pengawasan kehilangan arti jika temuannya tidak berujung pada koreksi.
Dua Badan, Satu Ujian: Aset Dikelola, Kekuasaan Diawasi
Undang-undang mengatur pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi harus saling mengunci. Badan Pengelola perlu mampu menginventarisasi aset, menilai dan menjaga nilainya, menentukan pemanfaatan atau pelelangan, serta mencatat penyaluran hasilnya. Tantangannya bukan hanya menerima aset, melainkan mencegah aset rusak, terbengkalai, atau kehilangan nilai selama proses hukum berlangsung.
Badan Pengawas harus memiliki independensi, akses terhadap dokumen dan data, kemampuan memeriksa pengaduan, serta mekanisme untuk memastikan temuannya ditindaklanjuti. Pengawasan perlu meliputi dasar penyitaan, penilaian, biaya penjagaan, potensi konflik kepentingan, hingga penerima akhir manfaat. Laporan tahunan penting, tetapi tidak memadai jika tidak disertai koreksi tepat waktu dan pertanggungjawaban yang jelas.
Pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan penting agar pengelola tidak mengawasi dirinya sendiri. Kualitas kedua badan itu ditentukan oleh proses pengangkatan, kecukupan keahlian dan anggaran, pembagian tugas, serta keterbukaan hasil kerja. Jika pengelola tidak profesional atau pengawas tidak independen, aset yang dirampas berisiko kembali kehilangan nilai dan kepercayaan publik.
Lima T Mengubah Perampasan Menjadi Pemulihan
Sebagai kerangka operasional yang diusulkan dalam opini ini, 5T dapat menguji apakah perampasan benar-benar berujung pada pemulihan. Telusuri aset dan pemilik manfaatnya, termasuk yang disamarkan melalui perusahaan atau ditempatkan di luar negeri. Tautkan aset dengan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah dan dapat diuji. Tetapkan perampasan melalui proses hukum yang adil serta melindungi pihak ketiga. Tata kelola aset secara profesional agar nilainya tidak menyusut. Transfer manfaat secara transparan kepada kas negara, korban, atau kepentingan sosial sesuai dasar hukumnya.
Kerangka ini perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret: membangun basis data aset terpadu; menetapkan standar penilaian, pemeliharaan, dan penyaluran; menjamin hak keberatan bagi pihak terdampak; serta membuka laporan kinerja secara berkala. Indikator keberhasilan harus mencatat bukan hanya nilai aset yang disita, tetapi juga nilai yang berhasil dipulihkan dan dijaga, waktu pengelolaan, jumlah yang masuk ke kas negara, pemulihan bagi korban, serta aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.
Pemerintah harus memanfaatkan masa transisi untuk menyiapkan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan tata kelola aset. Pasal 72 membatasi penerapan pada tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku; Pasal 73 menetapkan tenggat paling lama 12 bulan sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan; sedangkan Pasal 74 mensyaratkan berlalunya 12 bulan dan terbentuknya Badan Pengelola serta Badan Pengawas sebelum undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan.
UU Perampasan Aset membuka peluang memutus kenikmatan ekonomi dari kejahatan. Namun, peluang itu baru menjadi pemulihan ketika aset sampai kepada penerima manfaat melalui proses yang adil, terukur, dan dapat diawasi. Jika negara hanya mengumumkan penyitaan tanpa menjelaskan nasib dan manfaat aset, pemulihan masih akan terdengar seperti mitos.
Mas Gibran Mundur ? Turbulensi Politik Menunggu Kepastian
Oleh Prof. Dr. Adi Sulistiyono Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret PERNYATAAN bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri membuka babak baru...
Makar Dewan Jenderal? Pak Hoegeng Menangis!
Oleh: Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Seandainya Jenderal Hoegeng Iman Santoso masih hidup, barangkali beliau akan menangis....
Skandal Dugaan Penyadapan Presiden : Ketika Jenderal Polisi Menguji Kedaulatan Negara
Adi Sulistiyono Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jika Presiden Republik Indonesia saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh aparat negara, siapa yang dapat menjamin...
Polisi Bersama Rakyat, Mengapa Rakyat Masih Takut?
Adi Sulistiyono Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026 menghadirkan harapan baru bagi kepolisian Indonesia. Jenderal Polisi Suyudi Ario...
Dualisme Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ujian Netralitas Negara
Oleh: Adi Sulistiyono Guru Besar Fakultas Hukum UNS Dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bukan lagi sekadar perselisihan internal organisasi profesi. Konflik yang telah memasuki...
Membumikan Kepemimpinan melalui Transportasi Publik
“Gaya hidup dan budaya mobilitas pejabat publik sering kali mencerminkan kualitas kepemimpinan serta kedekatan mereka dengan masyarakat. Di berbagai negara Eropa, pemanfaatan transportasi publik oleh...
MSCI Berkuasa, Kedaulatan Hukum Tak Berdaya
Oleh: Adi Sulistiyono Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret KEDAULATAN negara tidak selalu terancam oleh agresi militer atau intervensi politik asing. Dalam...
Bursa Dimanipulasi, OJK ke Mana?
Oleh: Adi Sulistiyono Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret PASAR modal tidak kehilangan martabatnya hanya karena harga saham jatuh. Kenaikan dan penurunan harga merupakan...
Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Catatan Kritis Sektor Transportasi
*Tantangan Keselamatan, Infrastruktur, dan Pelayanan Pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi publik merupakan tulang punggung peradaban modern yang membawa multiplier effect besar bagi ekonomi dan kesejahteraan...
Satu Mahkamah, Dua Wajah Konstitusi?
MAHKAMAH Konstitusi diberi kekuasaan untuk menjaga konstitusi. Namun, siapa yang menjaga agar kekuasaan Mahkamah sendiri tidak melampaui batas konstitusi? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika satu...
Menimbang Ulang Subsidi Transportasi: Saatnya Menggeser Fokus dari Motor ke Bus Listrik
KEBIJAKAN ttransisi energi di sektor transportasi Indonesia menghadapi ujian krusial, di mana alokasi insentif negara sering kali lebih memanjakan kendaraan pribadi ketimbang membenahi akar masalah...
2 Dekade Layanan Transjakarta : Perluasan Aksesibilitas, Mutu Pelayanan, dan Dinamika Subsidi APBD
SEBAGAI sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara, Transjakarta kini telah menjangkau 92,4% populasi Jakarta dengan volume keterangkutan yang menembus rekor 1,5 juta...
