101 Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menargetkan pembangunan 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap dua rampung pada Juni 2026. Proyek ini diprioritaskan selesai sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 pada Juli mendatang, sehingga fasilitas pendidikan tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh siswa.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menyampaikan, hingga awal 2026, pembangunan tahap kedua telah berjalan di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 101 titik ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026.

“Dari 104 lokasi, sebanyak 101 lokasi Sekolah Rakyat permanen tahap dua sudah dalam proses pembangunan dan dijadwalkan selesai pada 20 Juni 2026,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/32026).

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sebaran pembangunan sekolah mencakup berbagai wilayah strategis di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa hingga kawasan timur.

Secara rinci, terdapat 40 lokasi di Pulau Jawa, 26 titik di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, dan 16 titik di Sulawesi. Selain itu, masing-masing tiga lokasi dibangun di Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta empat lokasi di wilayah Maluku.

Menurut Qodari, distribusi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pendidikan, termasuk di daerah tertinggal dan wilayah kepulauan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

“Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal,” jelasnya.

Tahap Kedua

Berdasarkan data terbaru per 23 Maret 2026, progres pembangunan fisik tahap kedua secara nasional telah mencapai 17,04 persen. Meski berjalan relatif lancar, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, seperti persoalan lahan di Aceh Singkil serta akses jalan yang terbatas di Lampung Timur.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kantor Staf Presiden terus melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Pekerjaan Umum, serta melibatkan BUMN karya dan pihak swasta sebagai pelaksana proyek.

Langkah koordinasi ini difokuskan pada percepatan penyelesaian masalah administratif maupun sosial yang berpotensi menghambat pembangunan. Pemerintah juga melakukan pemetaan persoalan secara detail agar setiap kendala dapat segera diurai melalui rapat lanjutan dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menyasar kelompok masyarakat paling rentan, yakni pada kategori desil 1 dan 2. Setiap unit sekolah memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa, sehingga diharapkan mampu menampung lebih banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Proyek tahap dua ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk membangun total 500 Sekolah Rakyat permanen hingga tahun 2029. Dengan skala tersebut, program ini digadang-gadang menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan dukungan sumber daya manusia guna memastikan operasional sekolah berjalan optimal. Tercatat sebanyak 2.304 guru serta 4.760 tenaga kependidikan dan medis telah disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Kehadiran tenaga pendidik dan pendukung ini menjadi elemen penting agar Sekolah Rakyat tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan target yang terus dikebut, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata. Jika sesuai jadwal, ratusan sekolah ini akan langsung menyambut siswa baru pada pertengahan 2026, memberi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (tb)