Rp1,1 Triliun untuk Sekolah Rakyat: Laptop dan Seragam Jadi Fokus Utama

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk mendukung program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut penggunaan anggaran terbesar berada pada pengadaan laptop dan seragam siswa. “Untuk tahun ini, anggaran Sekolah Rakyat dari APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk 159 sekolah,” ujar Gus Ipul dalam jumpa pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program ini resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025 dan ditargetkan menjangkau wilayah-wilayah terpencil maupun tertinggal di seluruh Indonesia.

Pada tahap pertama, Kementerian Sosial menargetkan 100 sekolah mulai beroperasi hingga akhir Juli. Namun angka tersebut kemudian meningkat menjadi 159 sekolah, dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa.

Presiden Prabowo menargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 200 sekolah hingga akhir tahun. Sebaran Sekolah Rakyat mencakup berbagai wilayah, antara lain 22 sekolah di Sumatera, 48 di Jawa, 15 di Sulawesi, 4 di Kalimantan, 4 di Maluku, 3 di Papua, dan sisanya tersebar di Bali, NTB, serta NTT.

Belum Besar

Terkait realisasi anggaran, Gus Ipul mengatakan penyerapannya saat ini masih belum besar, mengingat program masih dalam tahap awal pelaksanaan. “Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop dan seragam. Selebihnya untuk permakanan dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. “Pesan dari Bapak Presiden, seluruh tata kelola Sekolah Rakyat harus bersih, akuntabel, dan tidak boleh ada penyimpangan,” tegasnya.

Rapat terbatas membahas Sekolah Rakyat dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir mendampingi Presiden.

Dengan dukungan anggaran besar dan komitmen lintas kementerian, program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi pendidikan berkualitas bagi generasi muda di wilayah tertinggal dan berpotensi mempersempit kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. (tb)