Swedia Desak Uni Eropa Bekukan Kerja Sama Dagang dengan Israel

NEWSREAL.ID, STOCKHOLM- Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyerukan Uni Eropa agar segera membekukan kerja sama dagang dengan Israel. Desakan ini muncul sebagai respons atas agresi Israel yang semakin brutal di Jalur Gaza, yang menurut Kristersson telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah dan pelanggaran kewajiban internasional.

Dalam pernyataan resminya, Kamis (31/7), Kristersson menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban dasar terhadap bantuan kemanusiaan. Ia menyatakan, situasi di Gaza saat ini sangat memprihatinkan dan tak dapat dibiarkan berlanjut.

“Israel gagal memenuhi kewajiban dasar dan kesepakatan terkait bantuan darurat,” ujar Kristersson seperti dikutip dari AFP. “Swedia kemudian menuntut Uni Eropa membekukan bagian perdagangan dari Perjanjian Asosiasi sesegera mungkin,” lanjutnya.

Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel merupakan dasar hubungan dagang dan politik kedua pihak. Uni Eropa sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel, mencakup sekitar sepertiga dari total perdagangan global negara tersebut, berdasarkan data resmi Uni Eropa.

Seruan Swedia ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kini makin terpojok di panggung internasional. Terlebih, dua hari sebelumnya, Belanda juga mengisyaratkan akan mendorong penangguhan kerja sama dagang serupa jika Israel tetap menghalangi distribusi bantuan ke Gaza.

Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, bahkan menegaskan bahwa negaranya akan mendorong langkah konkret dalam Uni Eropa apabila kewajiban kemanusiaan tak dipenuhi oleh Israel.

Kritik Internasional

Laporan Uni Eropa yang dirilis Juni lalu juga memperkuat kritik internasional terhadap Israel. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Israel kemungkinan besar telah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam kerja sama dengan Uni Eropa.

Langkah Swedia ini terjadi di tengah gempuran diplomatik terhadap Israel, terutama setelah Inggris, Prancis, dan Kanada mengumumkan niat mereka untuk mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Inggris dan Prancis, sebagai dua kekuatan utama di Eropa, dinilai dapat mengubah arah kebijakan kawasan terkait konflik Israel-Palestina.

Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk sejak agresi militer Israel dimulai pada Oktober 2023. Ribuan warga sipil menjadi korban, dengan lebih dari 60.000 orang dilaporkan tewas dan ratusan ribu rumah hancur. Kekurangan makanan dan akses kesehatan turut memicu kelaparan massal dan kematian akibat malnutrisi.

Desakan dari Swedia dan negara-negara lainnya menjadi sinyal kuat bahwa komunitas internasional mulai mengambil langkah politik dan ekonomi lebih tegas terhadap Israel, sebagai bentuk tekanan untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalur bantuan ke Gaza. (tb)