Negera-Negara Arab Kecam Rencana Israel Miliki Tepi Barat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah Israel untuk menjadikan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai tanah milik negara menuai kecaman keras dari sejumlah negara Arab. Langkah tersebut dinilai sebagai perebutan tanah besar-besaran yang berpotensi mempercepat proses aneksasi wilayah Palestina.

Mesir, Qatar, dan Yordania secara terbuka mengkritik kebijakan Israel dan menyebutnya ilegal menurut hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Israel berdalih kebijakan tersebut diperlukan untuk “klarifikasi hak yang transparan dan menyeluruh dalam penyelesaian sengketa hukum”, terutama setelah adanya pendaftaran tanah ilegal di wilayah yang sebelumnya dikelola oleh Otoritas Palestina.

Namun, pemerintah Mesir dalam pernyataan resminya menyebut langkah itu sebagai “eskalasi berbahaya yang bertujuan mengonsolidasikan kendali Israel atas wilayah Palestina yang diduduki”.

Senada, Kementerian Luar Negeri Qatar menilai keputusan mengubah tanah Tepi Barat menjadi apa yang disebut “milik negara” akan merampas hak-hak rakyat Palestina. Otoritas Palestina pun menyerukan intervensi internasional untuk mencegah dimulainya proses aneksasi secara de facto yang dinilai melemahkan fondasi pembentukan negara Palestina.

Perebutan Lahan

Sementara itu, lembaga pengawas anti-pemukiman Israel, Peace Now, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perebutan lahan besar-besaran dari Palestina. Media Israel melaporkan bahwa ini menjadi pengambilalihan wilayah Tepi Barat pertama sejak Israel menduduki kawasan tersebut pada 1967.

Menurut laporan lembaga penyiaran publik Kan, proses pengambilalihan itu hanya akan diterapkan di Area C, wilayah yang mencakup sekitar 60 persen Tepi Barat dan berada di bawah kendali keamanan militer Israel.

Langkah ini muncul tak lama setelah kabinet keamanan Israel, yang didukung menteri-menteri sayap kanan, menyetujui serangkaian kebijakan untuk memperketat kontrol atas Tepi Barat. Kebijakan tersebut antara lain membuka peluang warga Israel Yahudi membeli tanah secara langsung di wilayah itu serta memberi kewenangan otoritas Israel mengelola sejumlah situs keagamaan yang selama ini berada di bawah kendali Otoritas Palestina.

Rangkaian kebijakan tersebut terus memicu reaksi internasional dan memperdalam kekhawatiran akan masa depan proses perdamaian serta pembentukan negara Palestina. (tb)