Ini Alasan Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini disampaikan melalui maklumat resmi organisasi dan dijelaskan secara rinci oleh pakar falak Muhammadiyah.

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menjelaskan penetapan tersebut merujuk Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.

Menurut Arwin, Muhammadiyah kini menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai acuan resmi penentuan awal bulan Hijriah. Metode ini menggantikan sistem wujudul hilal yang sebelumnya dipakai.

“Implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama, yakni Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter pentingnya adalah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi,” ujar Arwin, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, untuk awal Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal 5° 23′ 01″ dan elongasi 8° 00′ 06″. Secara astronomis, konjungsi (ijtimak) terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB, yang menandai berakhirnya bulan sebelumnya.

Setelah matahari terbenam pada hari itu, posisi hilal di wilayah tersebut telah memenuhi kriteria KHGT. Karena itu, Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya, Rabu 18 Februari 2026, sebagai awal Ramadan.

Belum Memenuhi

Arwin juga menjelaskan perbedaan dengan kriteria pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Di Indonesia, posisi hilal setelah matahari terbenam masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi kriteria pemerintah, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dengan kondisi tersebut, pemerintah diperkirakan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026, meski keputusan final menunggu hasil rukyat dan sidang isbat.

Lebih jauh, Arwin menegaskan penerapan KHGT didasarkan pada argumentasi teologis dan fikih yang menekankan prinsip kesatuan umat (ummah wahidah), universalitas Islam, serta sistem waktu Islam yang bersifat global. Pemahaman ini melahirkan konsep ittihad al-mathali’ atau matlak global, yakni ketika hilal telah terbukti secara definitif di satu wilayah, maka ketetapan tersebut berlaku secara global.

Ia menekankan perbedaan penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah bukanlah perbedaan akidah, melainkan perbedaan teknis dalam penerapan kriteria dan cakupan keberlakuannya.

“Secara fikih, keduanya memiliki dasar argumentasi dan metodologi ilmiah masing-masing. Penilaian seharusnya didasarkan pada kekuatan dalil, keilmiahan konsep, dan kemaslahatannya bagi umat,” kata Arwin.

Muhammadiyah juga membuka ruang masukan dan kritik terhadap implementasi KHGT sebagai bagian dari proses ilmiah dan ijtihad demi penyempurnaan sistem kalender Islam ke depan. (tb)