Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Ribuan Rumah Rusak di Sumatera Diperbaiki, BNPB Kucurkan Rp369,9 Miliar

Tim Redaksi, Newsreal.id
Sabtu, 14 Februari 2026 11:52 WIB
Ribuan Rumah Rusak di Sumatera Diperbaiki, BNPB Kucurkan Rp369,9 Miliar
NEWSREAL.ID - TERDAMPAK BANJIR: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat mengunjungi lokasi terdampak banjir di Aceh, beberapa waktu lalu. (Foto: BNPB)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera terus dikebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana ratusan miliar rupiah untuk membantu ribuan keluarga memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menyalurkan dana stimulan pembangunan rumah rusak ringan hingga sedang senilai Rp369,9 miliar. Bantuan ini diberikan kepada 17.251 kepala keluarga (KK) terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Bantuan stimulan rumah rusak hari ini disalurkan kepada 17.251 KK di 25 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara. Total nilai bantuan mencapai Rp369,915 miliar,” kata Kepala BNPB, Suharyanto, di Lhokseumawe, Jumat, (13/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto dalam kegiatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera, yang digelar di Balai Kota Lhokseumawe. Ia menjelaskan, dana stimulan disalurkan dengan skema Rp15 juta per KK untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta per KK untuk rumah rusak sedang.

Verifikasi Data

“Masih ada 24 kabupaten/kota yang saat ini dalam proses verifikasi data. Penyalurannya akan segera dilakukan pada minggu depan,” ujarnya.

Khusus di Kota Lhokseumawe, tercatat 23 KK menerima bantuan rumah rusak ringan dan 1.178 KK untuk rumah rusak sedang, dengan total bantuan mencapai Rp35,685 miliar. Artinya, hampir 90 persen pengajuan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe telah disetujui.

“Hanya 21 KK yang masih memerlukan verifikasi ulang dan akan segera menerima bantuan setelah proses tersebut selesai,” kata Suharyanto. Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga pusat.

Tim gabungan dari berbagai unsur turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi rumah warga terdampak, kemudian mengkategorikan tingkat kerusakan sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Menurutnya, proses verifikasi berjalan relatif lancar tanpa kendala berarti. Bagi warga yang tidak masuk kategori rusak ringan atau sedang, pemerintah tetap menyiapkan skema bantuan lain yang dapat dimanfaatkan.

Dana bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening penerima. Pencairan tahap awal dapat dilakukan hingga 80 persen dari total dana, sementara sisa 20 persen baru bisa dicairkan setelah penerima menunjukkan bukti penggunaan dana untuk perbaikan rumah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan hunian warga terdampak sekaligus mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. (tb)

Berita Terbaru

Indonesia Berpotensi Jadi Contoh Global South dalam Pembatasan Medsos Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pakar Teknologi Informasi Ismail Fahmi menilai Indonesia berpeluang menjadi tolok ukur bagi negara-negara Global South dalam menerapkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak....

Diwa Dukung Pembatasan Akses Medsos Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kekhawatiran terhadap dampak dunia digital pada anak kian mengemuka. Arus informasi yang begitu deras, tanpa batas yang jelas, dinilai berpotensi mengganggu kesehatan mental...

Rusia: Serangan ke Pasukan Perdamaian Tak Boleh Dianggap Wajar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia sekaligus menegaskan...

Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, DPR Minta TNI dan PBB Bersikap Tegas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak adanya ketegasan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gugurnya sejumlah...

Di Tengah Geopolitik Memanas, Diah Warih Anjari Apresiasi Presiden Tak Naikkan Harga BBM

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Ormas G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan pemerintah yang tidak...

WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku, ASN Diminta Hemat Energi dan Kurangi Mobilitas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah...

280 Jembatan Rampung dalam Tiga Bulan, Presiden Tak Mau Lagi Anak Sekolah Basah-basahan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah melaporkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terus menunjukkan hasil. Sebanyak 280 jembatan perintis di berbagai daerah telah rampung dibangun dan kini sudah dimanfaatkan...

IKIP 2026 Ditiadakan, KI Pusat Tegaskan Keterbukaan Informasi Tetap Wajib

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tetap menjadi kewajiban seluruh badan publik, meski pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2026...

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dipastikan tidak mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Baca Juga Bahlil Pastikan...

Indonesia Kecam Serangan Kedua ke Pasukan PBB di Lebanon Selatan, Tiga Personel Gugur

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman keras atas serangan kedua yang menyasar pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon selatan. Serangan...

Indonesia-Bulgaria Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Diplomasi, Fokus Cetak Pemimpin Global

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pertemuan antara Staf Khusus Menteri Agama RI dengan Duta Besar Bulgaria, Tanya Dimitrova bersama Daniel Dobrev, Senin, (30/3/2026) di Jakarta, menghasilkan sejumlah gagasan...

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Buka Nama ke Publik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengumumkan daftar nama pejabat negara yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)...