Purbaya Izinkan Anggaran Bencana Ambil dari Pos Kementerian

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui penggunaan anggaran dari kementerian lain untuk sementara waktu guna membiayai penanganan bencana.

Kebijakan ini diambil agar daerah-daerah terdampak, khususnya di wilayah Sumatera, tidak mengalami kekurangan dana saat menangani kondisi darurat. Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menerima usulan pembiayaan tanggap darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang hingga kini belum memiliki pos anggaran khusus karena masih dalam tahap pembahasan. Untuk memastikan penanganan bencana tetap berjalan, pemerintah memutuskan anggaran sementara dapat diambil dari sumber lain.

Menurut Purbaya, setiap tahun pemerintah memang menyiapkan dana sekitar Rp5 triliun untuk keperluan tanggap darurat yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Masalah pembagiannya bisa diatur. Yang penting penanganan darurat tetap berjalan,” ujarnya.

Relatif Kuat

Purbaya juga menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Sumatera masih relatif kuat, terlebih dengan adanya dukungan tambahan dana dari pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD).

Ia menyebutkan, kas Pemerintah Aceh mencapai Rp3,5 triliun, Sumatera Utara Rp4,5 triliun, dan Sumatera Barat Rp1,8 triliun, sehingga total dana yang dimiliki daerah tersebut mencapai sekitar Rp9,9 triliun. Selain itu, pemerintah menyetujui penambahan alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun. Angka tersebut merupakan nilai maksimal sesuai usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tambahan TKD tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap, yakni 40 persen pada Februari, 30 persen pada Maret, dan 30 persen pada April 2026.

Dana tersebut diprioritaskan untuk belanja pokok pemerintah daerah, penanggulangan bencana, serta kebutuhan mendesak lainnya. Di luar TKD, pemerintah juga telah menambah dana siap pakai BNPB. Pada 2026, pagu BNPB awalnya sebesar Rp490 miliar dengan dana siap pakai Rp250 miliar.

Namun, pemerintah menaikkan dana siap pakai menjadi Rp4,63 triliun yang dicairkan pada 6 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, Rp4,35 triliun dialokasikan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Purbaya menegaskan, apabila anggaran penanganan bencana masih belum mencukupi, pemerintah siap menambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. (tb)