Hadapi Target Pajak, Menkeu Purbaya Akui Sulit Tidur

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tekanan mengejar penerimaan negara kini menjadi beban serius bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Target pajak yang dinilai kian menantang membuat mantan ekonom itu mengaku kehilangan waktu tidurnya hampir setiap malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan pengarahan kepada para pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026). Ia menyoroti kinerja penerimaan pajak yang sebelumnya belum mencapai target, sementara tantangan ke depan dinilai semakin berat.

“Kalau untuk orang ekonomi seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya enggak bisa tidur, sekarang saja sudah susah tidur,” ujar Purbaya. Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya pemerintah masih memiliki alasan atas rendahnya penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi.

Namun, ruang pembenaran tersebut tidak lagi relevan jika kondisi ekonomi mulai membaik sementara rasio penerimaan pajak stagnan. “Kalau kemarin di bawah target, saya bisa beralasan ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi,” katanya.

Rasio Pajak

Purbaya menyebut pemerintah menargetkan lonjakan rasio penerimaan pajak dari kisaran 9-9,5 persen menjadi sekitar 11-12 persen. Target tersebut diharapkan tercapai seiring membaiknya perekonomian nasional serta penguatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Saya harapkan dengan membaiknya ekonomi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari pajak maupun bea cukai yang lebih tinggi lagi,” ujarnya. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kemenkeu agar tidak lengah dan bekerja lebih serius. Menurutnya, kegagalan memperbaiki kinerja penerimaan negara akan berdampak langsung pada posisi pemerintah di hadapan DPR RI.

“Kalau sampai akhir tahun tax collection rate tidak membaik padahal ekonominya semakin baik, saya tidak bisa memberikan argumen yang kuat,” kata Purbaya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah agenda reformasi internal besar-besaran di Kementerian Keuangan.

Pemerintah telah melakukan rotasi dan mutasi terhadap lebih dari 80 pejabat di lingkungan DJP dan DJBC sebagai bagian dari upaya menutup celah kebocoran dan meningkatkan kinerja penerimaan negara. Langkah pembenahan ini juga dilakukan menyusul sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan aparat pajak dan bea cukai di sejumlah daerah. (tb)