Utang RI Tembus 434,7 Miliar Dolar AS, BI: Masih Terkendali

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada awal tahun 2026 tercatat masih dalam kondisi terkendali. Bank Indonesia (BI) mencatat total ULN Indonesia pada Januari 2026 mencapai 434,7 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ULN pada Desember 2025 yang mencapai 1,8 persen (yoy). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan utang luar negeri pada awal tahun ini terutama dipengaruhi oleh kinerja utang sektor publik.

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/3/2026). Dari total tersebut, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS pada Januari 2026. Secara tahunan, angka ini tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 5,5 persen (yoy).

Menurut BI, peningkatan ULN pemerintah dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung berbagai program dan proyek pemerintah. Selain itu, aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional juga turut menopang pertumbuhan utang pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia masih terjaga, meskipun pasar keuangan global tengah diliputi ketidakpastian. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri pemerintah disebut dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel.

Program Prioritas

Pemanfaatannya juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah antara lain untuk mendukung jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, serta jasa pendidikan sebesar 16,2 persen.

Selain itu, dana utang juga dialokasikan untuk sektor konstruksi sebesar 11,6 persen dan transportasi serta pergudangan sebesar 8,5 persen. BI mencatat bahwa struktur ULN pemerintah masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total utang pemerintah.

Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat turun dari 194,0 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 0,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat penurunan 0,2 persen (yoy).

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya utang luar negeri pada perusahaan nonlembaga keuangan (nonfinancial corporations). Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi mencapai 80,1 persen dari total ULN swasta.

Seperti halnya utang pemerintah, ULN swasta juga masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen. BI memastikan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026, dari sebelumnya 29,9 persen pada Desember 2025.

Selain itu, dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,6 persen dari total ULN juga dinilai menjadi indikator stabilitas struktur utang nasional. Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri.

Langkah ini dilakukan agar pemanfaatan ULN tetap optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas perekonomian di tengah dinamika ekonomi global. (tb)