Eskalasi Perang AS-Iran Meningkat, Menkeu: APBN 2026 Masih Aman

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memang bikin ekonomi global ikut deg-degan. Tapi pemerintah Indonesia masih cukup santai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN 2026 belum perlu direvisi karena kondisi fiskal dinilai masih kuat. Pemerintah menilai situasi keuangan negara masih stabil meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik geopolitik.

Dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026 di Jakarta, Purbaya mengatakan pemerintah belum melihat urgensi untuk melakukan perubahan pada APBN tahun ini. “Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya, Rabu, (11/3/2026).

Batas Desain APBN

Menurutnya, sejak awal desain APBN 2026 memang disusun dalam posisi defisit. Strategi ini dilakukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyerapan belanja negara sejak awal tahun agar dampak ekonomi bisa langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Meski belum ada rencana revisi, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika tekanan ekonomi global semakin kuat dan berdampak pada fiskal dalam negeri. “Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi keuangan negara karena pengelolaan APBN tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Data hingga akhir Februari 2026 menunjukkan APBN mengalami defisit Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut masih jauh di bawah batas desain APBN 2026 yang menargetkan defisit sebesar Rp698,15 triliun atau sekitar 2,68 persen dari PDB. Di sisi lain, penerimaan negara juga menunjukkan tren positif. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 12,8 persen secara tahunan, terutama didorong oleh kinerja penerimaan perpajakan. Secara rinci, penerimaan pajak tercatat Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target dan melonjak 30,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target, meskipun masih mengalami kontraksi 14,7 persen secara tahunan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai fondasi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi gejolak global yang dipicu konflik geopolitik. (tb)