NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan. Untuk mengejar akurasi dan kecepatan, BPS melibatkan mitra statistik di berbagai daerah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, jaringan mitra statistik selama ini telah terlibat dalam berbagai survei nasional sehingga dinilai siap membantu proses verifikasi skala besar tersebut.
“BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah ini dilakukan guna menjaga akurasi,” ujar Amalia dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2).
Menurutnya, verifikasi lapangan dilakukan BPS dengan berkolaborasi bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Kehadiran mitra statistik menjadi krusial mengingat besarnya jumlah peserta yang harus diverifikasi.
Sebaran Wilayah
Berdasarkan data BPS, 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. BPS dan Kemensos pun telah memetakan sebaran wilayah verifikasi yang diperkirakan berlangsung sekitar dua bulan.
Salah satu wilayah dengan jumlah sasaran terbesar adalah Jawa Barat, dengan sekitar satu juta keluarga. Sementara di sejumlah provinsi lain, jumlahnya tercatat di bawah 500 ribu keluarga.
“Dengan pemetaan wilayah ini, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga memungkinkan kami mendapatkan data yang akurat. Ini menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN benar-benar berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat,” jelas Amalia.
Selain 11 juta peserta nonaktif, BPS juga melakukan verifikasi terhadap 106.153 peserta PBI yang telah direaktivasi secara otomatis. Proses ini ditargetkan rampung pada 14 Maret 2026.
Meski demikian, Amalia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pembaruan data dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa data yang disiapkan BPS menggunakan sistem perengkingan atau pendesilan tingkat nasional, bukan daerah.
“Pendesilan nasional pasti berbeda dengan pendesilan di tingkat daerah. Ini perlu menjadi catatan bagi para kepala daerah,” tegasnya. Hasil verifikasi tersebut diharapkan menjadi dasar kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran dalam penetapan peserta PBI-JKN ke depan. (tb)
Polemik POUK Tesalonika Teluknaga, Gugun Gumilar Dorong Dialog Damai
NEWSREAL.ID, TANGERANG- Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar meminta polemik penyegelan Kantor Yayasan Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang diselesaikan...
Din Syamsuddin Serukan Persatuan Umat Islam demi Perdamaian Dunia
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Tokoh cendekiawan Muslim Indonesia yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengajak umat Islam untuk memperkuat persatuan sebagai langkah penting dalam mewujudkan...
Insentif Rp6 Juta per Hari Dihentikan Jika SPPG Tak Penuhi Standar
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menghentikan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi...
Antisipasi El Nino, Bapanas Perkuat Cadangan Pangan dari Dalam Negeri
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP) berbasis produksi dalam negeri sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang...
Pemerintah Ubah Skema MBG, Kini Hanya Dibagikan Saat Hari Sekolah
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memutuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya diberikan pada hari aktif sekolah, tidak lagi disalurkan saat hari libur. Kebijakan ini diambil setelah...
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Desak Evaluasi Keanggotaan BoP
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace...
Survei: 83 Persen Warga Indonesia Tolak Serangan AS-Israel ke Iran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Hasil survei gabungan dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak serangan yang...
Indonesia Berpotensi Jadi Contoh Global South dalam Pembatasan Medsos Anak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pakar Teknologi Informasi Ismail Fahmi menilai Indonesia berpeluang menjadi tolok ukur bagi negara-negara Global South dalam menerapkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak....
Diwa Dukung Pembatasan Akses Medsos Anak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kekhawatiran terhadap dampak dunia digital pada anak kian mengemuka. Arus informasi yang begitu deras, tanpa batas yang jelas, dinilai berpotensi mengganggu kesehatan mental...
Rusia: Serangan ke Pasukan Perdamaian Tak Boleh Dianggap Wajar
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia sekaligus menegaskan...
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, DPR Minta TNI dan PBB Bersikap Tegas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak adanya ketegasan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gugurnya sejumlah...
Di Tengah Geopolitik Memanas, Diah Warih Anjari Apresiasi Presiden Tak Naikkan Harga BBM
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Ormas G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan pemerintah yang tidak...
