BPS Kebut Verifikasi 11 Juta Data BPJS PBI Nonaktif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan. Untuk mengejar akurasi dan kecepatan, BPS melibatkan mitra statistik di berbagai daerah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, jaringan mitra statistik selama ini telah terlibat dalam berbagai survei nasional sehingga dinilai siap membantu proses verifikasi skala besar tersebut.

“BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah ini dilakukan guna menjaga akurasi,” ujar Amalia dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2).

Menurutnya, verifikasi lapangan dilakukan BPS dengan berkolaborasi bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Kehadiran mitra statistik menjadi krusial mengingat besarnya jumlah peserta yang harus diverifikasi.

Sebaran Wilayah

Berdasarkan data BPS, 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. BPS dan Kemensos pun telah memetakan sebaran wilayah verifikasi yang diperkirakan berlangsung sekitar dua bulan.

Salah satu wilayah dengan jumlah sasaran terbesar adalah Jawa Barat, dengan sekitar satu juta keluarga. Sementara di sejumlah provinsi lain, jumlahnya tercatat di bawah 500 ribu keluarga.

“Dengan pemetaan wilayah ini, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga memungkinkan kami mendapatkan data yang akurat. Ini menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN benar-benar berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat,” jelas Amalia.

Selain 11 juta peserta nonaktif, BPS juga melakukan verifikasi terhadap 106.153 peserta PBI yang telah direaktivasi secara otomatis. Proses ini ditargetkan rampung pada 14 Maret 2026.

Meski demikian, Amalia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pembaruan data dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa data yang disiapkan BPS menggunakan sistem perengkingan atau pendesilan tingkat nasional, bukan daerah.

“Pendesilan nasional pasti berbeda dengan pendesilan di tingkat daerah. Ini perlu menjadi catatan bagi para kepala daerah,” tegasnya. Hasil verifikasi tersebut diharapkan menjadi dasar kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran dalam penetapan peserta PBI-JKN ke depan. (tb)