Benahi Data dari Desa, Gus Ipul Tekankan Bansos Tak Boleh Lagi Salah Sasaran

NEWSREAL.ID, PASURUAN- Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada akurasi data kemiskinan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, peran kepala desa menjadi kunci dalam memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama camat, kepala desa, dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026). Ia mengajak para kepala desa menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pemutakhiran data kemiskinan secara serius dan berkelanjutan.

Gus Ipul mengakui, hingga kini masih ditemukan bantuan pemerintah yang kurang tepat sasaran. Kondisi itu, menurutnya, terjadi karena data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Kalau data kita akurat, maka program kita pasti tepat sasaran. Inilah yang kami minta untuk ditindaklanjuti di desa masing-masing sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN dilakukan secara rutin agar kesalahan penyaluran bantuan sosial dapat ditekan. Menurutnya, pembaruan data tidak bisa bersifat insidental, melainkan harus dilakukan setiap hari. “Intinya, data harus terus diperbarui supaya benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan,” katanya.

Gus Ipul menyebut, DTSEN yang diperbarui secara berkala menjadi kunci peningkatan akurasi data kemiskinan, terutama jika didukung dengan perluasan digitalisasi bantuan sosial. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang membutuhkan perlindungan sosial tetapi justru luput dari pendataan.

“Dengan DTSEN yang dimutakhirkan dan digitalisasi bansos, kita harapkan tidak ada lagi keluarga atau individu yang seharusnya dibantu tetapi tidak terdata,” jelasnya. Ia menambahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis hasil pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan.

Partisipasi Masyarakat

Namun, pembaruan data tetap dapat dilakukan setiap hari melalui berbagai jalur, mulai dari RT dan RW hingga pemerintah kabupaten/kota, termasuk melalui partisipasi aktif masyarakat. Untuk mendukung keterbukaan tersebut, Kemensos telah menyediakan sejumlah kanal usul-sanggah, seperti call center 171 yang beroperasi 24 jam, layanan WhatsApp 08877-171-171, serta fitur Aplikasi Cek Bansos.

“Sesuai arahan Pak Presiden, kita harus terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Data tidak boleh ditutup-tutupi, justru masyarakat harus dilibatkan untuk memperbaikinya,” tegas Gus Ipul. Terkait program Digitalisasi Bansos berbasis DTSEN, Gus Ipul mengungkapkan saat ini uji coba telah dimulai di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, setelah sebelumnya dilakukan piloting di Banyuwangi.

Program ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kemensos, Komdigi, KemenPAN-RB, BPS, hingga Dewan Ekonomi Nasional. Evaluasi di Banyuwangi menunjukkan penggunaan data lama menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan mencapai 77 persen. Setelah menggunakan DTSEN, tingkat kesalahan turun menjadi 28 persen. “Harapannya, nanti tingkat kesalahan bisa ditekan hingga di bawah 10 persen, bahkan 5 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pemutakhiran DTSEN. Ia menilai DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perencanaan anggaran yang lebih efisien.

“Kami sudah memerintahkan jajaran perangkat daerah hingga pemerintah desa untuk aktif melakukan pemutakhiran data secara berkala,” kata Shobih.

Sebagai informasi, hingga Januari 2026 DTSEN mencakup lebih dari 289 juta data individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, dari prasejahtera hingga sejahtera. Basis data ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam penetapan program perlindungan dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. (tb)