Kemensos Dorong Daerah Rutin Perbarui DTSEN Demi Bansos Tepat Sasaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Akurasi data kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Kementerian Sosial menegaskan pentingnya keterlibatan aktif kepala daerah dalam memperbarui basis data sosial ekonomi nasional agar setiap kebijakan perlindungan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

Kementerian Sosial (Kemensos) meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk secara aktif melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala setiap tiga bulan sebagai upaya memastikan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pembaruan data secara rutin menjadi kunci utama dalam menjaga akurasi informasi penerima manfaat berbagai program sosial pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat krusial dalam proses tersebut.

“Setiap tiga bulan harus ada data mutakhir hasil pemutakhiran. Proses ini melibatkan dinas sosial, pendamping PKH, hingga kepala daerah yang ikut memproses dan memastikan kebenaran data,” ujar Saifullah Yusuf saat rapat audiensi bersama Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dan Bupati Aceh Barat Tarmizi di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa, (27/1/2026).

Ia menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, aparat kelurahan dan desa, serta petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing daerah. Data yang telah dikompilasi kemudian ditandatangani kepala daerah sebelum diterbitkan secara resmi oleh BPS setiap tanggal 20.

Pembaruan Data

Menurut Saifullah Yusuf, kepala daerah juga memiliki ruang untuk mengajukan pembaruan data setiap bulan dan mengecek kembali kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan sebelum ditetapkan secara triwulanan.

“Bupati atau wali kota bisa mengecek kembali, apakah data yang diusulkan sudah sesuai atau belum. Ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyaluran bantuan,” katanya.

Mensos menambahkan, DTSEN tidak hanya memuat data kemiskinan, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain seperti pertanian, kesehatan, hingga kependudukan. Seluruh data tersebut terintegrasi lintas kementerian dan lembaga sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

“Semua data ada dalam satu sistem. Terhubung dengan Dukcapil, ATR/BPN, BKN, hingga kementerian terkait lainnya. Inilah yang disebut data tunggal,” ujarnya. Ia menegaskan, DTSEN menjadi basis penting bagi pengambilan kebijakan nasional karena memuat informasi lengkap penduduk Indonesia, baik individu maupun keluarga, sehingga akurasinya harus terus dijaga. (tb)