869 Ribu Peserta PBI JKN Aktif Lagi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membeberkan perkembangan terbaru soal pengaktifan kembali peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya sempat dinonaktifkan. Dari total 11 juta peserta, sebanyak 869 ribu lebih kini sudah kembali aktif lewat berbagai skema.

“Dari 11 juta yang kemarin nonaktif, sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema,” ujar Gus Ipul usai sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Karawang, Kamis (26/2/2026). Ia merinci, sebanyak 132.507 peserta kembali ke segmen PBI JKN melalui mekanisme reaktivasi.

Lalu 405.965 peserta beralih pembiayaan ke pemerintah daerah lewat skema PBPU/BP Pemda. Tak hanya itu, 184.357 peserta tercatat beralih ke segmen pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Menurut Gus Ipul, perpindahan ini menjadi indikator bahwa sebelumnya terdapat peserta yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Jadi memang ada yang dulu belum sepenuhnya tepat sasaran,” jelasnya. Sebanyak 88 peserta lainnya beralih pembiayaan ke perusahaan swasta tempat mereka bekerja.

Segmen Mandiri

Sementara 147.046 peserta memilih pindah ke segmen mandiri. Bahkan, tercatat 6.993 peserta naik ke kelas 2 dan 2.990 peserta naik ke kelas 1 layanan JKN. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan mayoritas dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan memang sudah melalui proses evaluasi data. Pemerintah tetap membuka ruang reaktivasi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga mengungkapkan telah menandatangani daftar penerima PBI untuk bulan berikutnya, dengan ketentuan peserta di luar desil 1-5 masih tetap terdaftar selama tiga bulan ke depan sembari dilakukan sosialisasi. “Kami sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JKN,” tegasnya.

Selain itu, sekitar 106 ribu peserta dengan penyakit kronis dan katastropik telah otomatis direaktivasi sehingga bisa kembali mengakses layanan kesehatan.

Ke depan, proses ground check akan terus dilakukan dengan mencocokkan kepemilikan aset untuk pemutakhiran DTSEN. Pemerintah juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam uji lapangan guna menjaga konsistensi dan akurasi data.

Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran, tanpa mengabaikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan. (tb)