Pemerintah Siapkan Perpres Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan Kelas 3

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar baik bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Pemerintah tengah menyiapkan payung hukum untuk menghapus piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) guna meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur penghapusan tunggakan iuran dan denda bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.

“Saat ini, pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3,” ujar Purbaya dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin, (9/2/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menghapus beban tunggakan iuran yang selama ini menghambat keaktifan kepesertaan, sekaligus mendorong peningkatan jumlah peserta aktif serta keberlanjutan pembiayaan sistem JKN.

Selama ini, pemerintah telah menopang pembiayaan JKN melalui pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

Iuran Kesehatan

Sejak 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta PBI, yakni Rp42.000 per orang per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 disubsidi oleh pemerintah.

Subsidi tersebut terdiri atas Rp4.200 yang ditanggung pemerintah pusat dan Rp2.800 oleh pemerintah daerah. Secara umum, alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan besarnya dukungan anggaran tersebut, Purbaya turut menyoroti polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang sempat menimbulkan keresahan publik pada Februari 2026. Menurutnya, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi yang memadai menjadi pemicu utama gejolak di masyarakat.

Ia pun meminta agar pemutakhiran data peserta PBI-JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai komunikasi yang lebih baik kepada publik.

Purbaya juga mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan diberlakukan, agar masyarakat memiliki waktu beradaptasi dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak. (tb)