Perkuat Sistem Antikecurangan JKN, BPJS Kesehatan Gandeng Enam Negara

NEWSREAL.ID, YOGYAKARTA- BPJS Kesehatan menggandeng enam negara, Mesir, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Yunani dalam forum Internasional 1st Indonesian Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2025 guna memperkuat sistem antikecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, meningkatnya jumlah peserta serta pemanfaatan layanan JKN menuntut pengawasan yang lebih kuat dan sistem yang semakin transparan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Warga Tak Mampu Terlindungi

“Di era digitalisasi, ketika layanan kesehatan semakin maju dan pertukaran data berlangsung lebih cepat, pencegahan dan deteksi fraud harus terus diperkuat agar sistem JKN tetap aman dan terpercaya,” ujar Ghufron di Yogyakarta, Kamis, (11/12).

Kerja sama internasional ini dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan enam negara mitra. Ruang lingkupnya meliputi pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi informasi lanjutan termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, serta manajemen sistem antikecurangan.

“Dengan dilibatkannya enam negara, kita bisa berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah membangun ekosistem pencegahan kecurangan yang berkelanjutan,” kata Ghufron.

Transformasi Digital

BPJS Kesehatan menyebut telah melakukan transformasi digital melalui pemanfaatan big data dan artificial intelligence untuk mendeteksi pola anomali serta indikasi kecurangan sejak dini.

Upaya penguatan governance dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, DJSN, KPK, OJK, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga strategis lainnya. Selain itu, sistem pelaporan publik terus diperkuat agar masyarakat maupun tenaga kesehatan dapat melapor dengan aman.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, menambahkan bahwa pihaknya memiliki kebijakan antikecurangan JKN sebagai panduan teknis bagi seluruh unit kerja.

BPJS Kesehatan juga membentuk unit khusus antikecurangan serta mengembangkan modul anti-fraud untuk verifikator bersertifikasi BNSP. “Strategi antikecurangan yang diterapkan harus mengikuti perkembangan global dan mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks,” ujarnya.

Baca juga: Akhir 2025, Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus

Selaras dengan tema Hari Anti-Korupsi Dunia, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, forum ini diharapkan memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengingatkan bahwa praktik kecurangan dapat menghambat pembangunan sistem kesehatan nasional.

“Setiap iuran peserta maupun pemerintah harus kembali dalam bentuk layanan yang berkualitas,” tegasnya. Ia menilai potensi kecurangan bisa terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari rumah sakit, tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, peserta, hingga pembuat kebijakan sehingga pengawasan dan regulasi harus diperkuat.

Pada INAHAFF 2025 ini, turut diberikan penghargaan kepada mitra yang berkomitmen memperkuat budaya antikecurangan dalam penyelenggaraan JKN. (tb)