
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial tetap berjalan, meski tersangka Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe kembali mengajukan permohonan praperadilan.
“Praperadilan ini tidak menghentikan penyidikan yang sedang berjalan,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (22/11). Budi menjelaskan, penyidik terus memeriksa para saksi untuk mendalami praktik pendistribusian bansos di lapangan, termasuk memastikan apakah prosesnya sesuai kontrak atau justru menyimpang.
KPK, kata dia, menghormati langkah Rudy mengajukan praperadilan, meski permohonan sebelumnya pada 23 September 2025 telah ditolak hakim. “Dalam praperadilan pertama, hakim menyatakan seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka BRT sah dan memenuhi aspek formil,” ujarnya.
Enam Tersangka
Kasus bansos beras ini pertama kali diumumkan KPK pada Maret 2023, terkait penyaluran bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Pada Agustus 2023, enam individu dari perusahaan penyedia jasa logistik ditetapkan sebagai tersangka, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp326 miliar. Penyidikan pun berkembang.
Pada Agustus 2025, KPK menetapkan klaster baru terkait penyaluran bansos oleh PT Dosni Roha Indonesia. Empat orang dicegah ke luar negeri, termasuk Rudy Tanoe yang menjabat Komisaris Utama DNR Logistics dan Dirut PT Dosni Roha Indonesia. Negara disebut dirugikan tambahan hingga Rp200 miliar.
Pada 11 September 2025, KPK resmi menyebut Rudy sebagai tersangka setelah ia sendiri mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Kemudian pada 2 Oktober 2025, KPK kembali mengumumkan tersangka baru, yaitu Staf Ahli Menteri Sosial, Edi Suharto.
Total, KPK telah mengumumkan dua tersangka untuk klaster terbaru ini. Sementara satu tersangka lain serta dua korporasi yang sudah berstatus tersangka belum dipublikasikan identitasnya oleh KPK. KPK menegaskan seluruh proses masih berlanjut dan setiap langkah hukum bakal diumumkan sesuai perkembangan penyidikan. (tb)
Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah...
Kasus Sudewo Bergulir, KPK Periksa Kepala BPKAD Pati
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi, salah satunya Kepala...
Interpol Resmi Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid
NEWSREAL.ID, JAKARTA- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026). Sekretaris...
Kesehatan Menurun, Kuasa Hukum Minta Penahanan Nadiem Dibantarkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa dokter merekomendasikan dirinya menjalani tindakan medis selama lima hari...
Kepala BNN Raih Gelar Doktor, Tapi Peringatan Serius Soal Narkoba Justru Menggema
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengamat sosial Dr Serian Wijatno memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Nasional Narkotika (BNN) di tengah tantangan pemberantasan narkoba yang kian kompleks. Apresiasi...
Kasus Dihentikan, Hogi Pilih Berdamai
NEWSREAL.ID, YOGYAKARTA– Polemik hukum yang sempat menyeret nama Hogi Minaya akhirnya resmi berakhir. Setelah Kejaksaan Negeri Sleman menghentikan penuntutan kasus tabrak jambret, Hogi memastikan tak...
KPK Masih Hitung Kerugian Negara, Eks Menag Yaqut Belum Ditahan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengambil langkah penahanan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK...
Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Tata Kelola Sawit Era Siti Nurbaya
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tengah menyidik dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola industri dan...
Kasus Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas Bersaksi untuk Gus Alex di KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, memberikan kesaksian untuk mantan Staf Khusus Menag...
Kasus Iklan BJB, KPK Periksa Asisten Pribadi RK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Hari...
Sepanjang 2025, KPK Terima 1.916 Laporan Dugaan Gratifikasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat menerima 1.916 laporan dugaan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.631...
Noel Ebenezer Singgung Partai Berinisial ‘K’ dalam Kasus Pemerasan K3
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Terdakwa kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Immanuel Ebenezer alias Noel, menuding adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam...

