Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Hukum Kriminal

Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lagi

Tim Redaksi, Newsreal.id
Minggu, 23 November 2025 14:29 WIB
Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lagi
NEWSREAL.ID - TERSANGKA KORUPSI - Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. KPK menetapkan pengusaha Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) alias Rudy Tanoe dan Staf Ahli Menteri Sosial, Edi Suharto (ES) sebagai tersangka dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial tetap berjalan, meski tersangka Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe kembali mengajukan permohonan praperadilan.

“Praperadilan ini tidak menghentikan penyidikan yang sedang berjalan,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (22/11). Budi menjelaskan, penyidik terus memeriksa para saksi untuk mendalami praktik pendistribusian bansos di lapangan, termasuk memastikan apakah prosesnya sesuai kontrak atau justru menyimpang.

KPK, kata dia, menghormati langkah Rudy mengajukan praperadilan, meski permohonan sebelumnya pada 23 September 2025 telah ditolak hakim. “Dalam praperadilan pertama, hakim menyatakan seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka BRT sah dan memenuhi aspek formil,” ujarnya.

Enam Tersangka

Kasus bansos beras ini pertama kali diumumkan KPK pada Maret 2023, terkait penyaluran bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Pada Agustus 2023, enam individu dari perusahaan penyedia jasa logistik ditetapkan sebagai tersangka, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp326 miliar. Penyidikan pun berkembang.

Pada Agustus 2025, KPK menetapkan klaster baru terkait penyaluran bansos oleh PT Dosni Roha Indonesia. Empat orang dicegah ke luar negeri, termasuk Rudy Tanoe yang menjabat Komisaris Utama DNR Logistics dan Dirut PT Dosni Roha Indonesia. Negara disebut dirugikan tambahan hingga Rp200 miliar.

Pada 11 September 2025, KPK resmi menyebut Rudy sebagai tersangka setelah ia sendiri mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Kemudian pada 2 Oktober 2025, KPK kembali mengumumkan tersangka baru, yaitu Staf Ahli Menteri Sosial, Edi Suharto.

Total, KPK telah mengumumkan dua tersangka untuk klaster terbaru ini. Sementara satu tersangka lain serta dua korporasi yang sudah berstatus tersangka belum dipublikasikan identitasnya oleh KPK. KPK menegaskan seluruh proses masih berlanjut dan setiap langkah hukum bakal diumumkan sesuai perkembangan penyidikan. (tb)

Berita Terbaru

Berkas Roy Suryo Cs Masuk Meja Jaksa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali melangkah ke fase berikutnya. Setelah melalui penyidikan panjang, polisi akhirnya mengirim sebagian berkas...

Kasus Yaqut, KPK Periksa Wakil Katib PWNU DKI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pendakwah yang juga Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta,...

Eksepsi Ditolak Hakim, Nadiem Mengaku Kecewa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Harapan Nadiem Anwar Makarim kandas di meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan...

Audit Belum Turun, Pengacara Nadiem Ancam Walk Out dari Sidang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan terancam molor. Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim menegaskan tak akan hadir di persidangan jika hasil...

KPK Buka Opsi Tersangka Baru di Kasus Kuota Haji Era Yaqut

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menetapkan tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Saat ini, KPK baru menetapkan dua...

KUHAP Baru, KPK Tak Hadirkan Tersangka Saat Jumpa Pers

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dengan tidak lagi menampilkan tersangka dalam setiap konferensi...

Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Peran Direksi PT Wanatiara

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih mendalami kemungkinan keterlibatan direksi maupun pihak lain di internal PT Wanatiara Persada dalam kasus dugaan suap pemeriksaan...

Penyelundupan 123 Ton Bawang Bombay di Semarang Dibongkar

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak akan memberi toleransi terhadap praktik penyelundupan bawang bombay ilegal yang terungkap di Kota Semarang. Ia meminta...

OTT Pegawai DJP Diduga Terima Suap Pengurangan Nilai Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak....

Dugaan Suap Potong Pajak Terbongkar, KPK Amankan 8 Pegawai Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam operasi yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP...

Jaksa Desak Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau...

Saksi Ahli Bongkar Dugaan Rekayasa Tagihan di Proyek Tol Waskita

NEWSREAL.ID, TANJUNG KARANG- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang kembali menguak dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan keuangan negara pada proyek strategis nasional. Dalam sidang...

Leave a comment