BPKH Dorong Indonesia Naik Kelas: Dari Pembeli Jadi Pemain di Ekosistem Ekonomi Haji

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan Indonesia tak boleh lagi hanya jadi “pembeli musiman” dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, Indonesia dinilai sudah saatnya naik kelas menjadi pelaku utama dalam ekosistem ekonomi haji global.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, mengatakan sejak awal pembentukan BPKH Limited pada 2023, entitas tersebut memang dirancang sebagai instrumen investasi langsung di sektor haji dan umrah.

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” ujar Arief di Jakarta, Senin, (16/2/2026).

Sebagai negara dengan lebih dari 200 ribu jamaah haji setiap tahun dan sekitar 1,5 juta jamaah umrah, Indonesia sebenarnya menggerakkan ekosistem ekonomi bernilai besar. Sektor yang terdampak pun luas, mulai dari perhotelan, konsumsi, transportasi, hingga logistik dan layanan pendukung lainnya.

Namun selama ini, Indonesia lebih banyak berada di posisi pembeli layanan (procurement). Karena itu, BPKH mendorong pergeseran bertahap menuju skema investasi agar Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji. “Ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual melakukan pergeseran dari procurement ke investasi,” jelas Arief.

Revisi UU Keuangan Haji

Untuk memperkuat langkah tersebut, BPKH menilai perlu adanya revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan lebih komprehensif. Saat ini, proses penguatan regulasi itu tengah berjalan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola jangka panjang.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan upaya ini bukan sekadar bisnis, melainkan pembangunan fondasi kedaulatan ekonomi haji. “Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Fadlul.

Ia menambahkan, kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasikan ibadah. Sebaliknya, langkah ini bertujuan memastikan tata kelola ekonomi haji berjalan profesional, efisien, dan berpihak pada jamaah. Salah satu contoh konkret adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia.

Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya dikelola pihak eksternal. Melalui pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi itu diharapkan kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah.

BPKH juga menginisiasi penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca-Armuzna. Pada periode sebelumnya, jamaah Indonesia belum sepenuhnya memperoleh layanan makan tiga kali sehari di fase tersebut. “Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” ujar Arief.

Ke depan, inisiatif ini diharapkan menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia. Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji sebagai gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi haji global.

“BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” kata Fadlul. (tb)