Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pengumuman resmi apa pun. Artinya, rencana keberangkatan haji masih berjalan seperti biasa.

Komisi VIII DPR RI menyatakan, hingga kini belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait kemungkinan penundaan ibadah haji 2026. Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri mengatakan, informasi mengenai penundaan haji belum pernah disampaikan oleh otoritas Saudi, meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas.

Ketegangan kawasan meningkat setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. “Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah terus dipantau ketat,” kata Abidin, Rabu (11/3/2026).

Karena belum ada pengumuman resmi, DPR optimistis pelaksanaan haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal dan jemaah dari Indonesia dapat berangkat seperti yang telah direncanakan. Menurut Abidin, situasi ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19, ketika pemerintah Arab Saudi secara resmi mengeluarkan kebijakan pembatasan bahkan penundaan keberangkatan jemaah dari berbagai negara.

Jalin Komunikasi

Meski demikian, DPR meminta pemerintah tetap aktif menjalin komunikasi dengan otoritas Saudi agar kepastian informasi bisa segera disampaikan kepada masyarakat. “Komisi VIII berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat meningkatkan layanan dan dilaksanakan dengan aman serta nyaman bagi seluruh calon jemaah Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan dua skenario terkait penyelenggaraan haji 2026. Opsi pertama adalah tetap memberangkatkan jemaah sesuai jadwal, sementara opsi kedua adalah menunda keberangkatan jika situasi keamanan dinilai berisiko.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan opsi penundaan masih dipertimbangkan demi keselamatan jemaah. Jika skenario penundaan dipilih, pemerintah harus melakukan negosiasi dengan Arab Saudi agar berbagai biaya yang sudah dibayarkan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan di kawasan masyair, tidak hangus dan bisa dialihkan untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya.

“Skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah,” kata Irfan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR. Untuk saat ini, pemerintah dan DPR masih menunggu perkembangan situasi di Timur Tengah, sambil memastikan seluruh persiapan haji tetap berjalan sebagaimana mestinya. (tb)