Diduga Lakukan Pelanggaran Etik, Polisi di Bantul Dilaporkan ke Propam Polda DIY

NEWSREAL.ID, DEPOK– Seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Bantul berinisial S dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY. Laporan tersebut diajukan Direktur PT Hoki Developer melalui kuasa hukumnya, Rabu (18/2/2026), terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi serta dugaan tindak pidana pemerasan.

Kuasa hukum pelapor, Dio Hermansyah Bakrie menyatakan, pihaknya menempuh dua jalur laporan sekaligus. Pertama, laporan etik yang ditujukan ke Propam Polda DIY, dan kedua, laporan dugaan tindak pidana yang kini diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Dio, permasalahan bermula dari kerja sama yang sebelumnya terjalin antara kliennya dengan sejumlah pihak. Namun, kerja sama tersebut disebut tidak berjalan sesuai kesepakatan dan berujung pada perselisihan.

Dalam keterangannya, Dio mengungkapkan dugaan bahwa terlapor bersama beberapa orang lainnya sempat mendatangi kantor PT Hoki Developer. Pada peristiwa tersebut, pihak pelapor mengklaim terjadi dugaan perusakan fasilitas kantor, termasuk perangkat kamera pengawas atau CCTV.

Setoran Rutin

Tak hanya itu, pelapor juga menduga adanya permintaan uang yang disebut sebagai setoran rutin selama enam bulan berturut-turut. Nilai yang dimaksud mencapai Rp35 juta per bulan, sehingga total kerugian material dan immaterial yang diklaim oleh pihak pelapor diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 miliar.

Meski demikian, seluruh tuduhan tersebut masih bersifat sepihak dan baru sebatas laporan. Belum ada pembuktian hukum melalui proses peradilan terkait dugaan-dugaan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak terlapor maupun dari jajaran Polres Bantul mengenai substansi laporan tersebut. Sejumlah media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan akan memuat hak jawab apabila keterangan resmi telah diperoleh.

Sesuai prosedur yang berlaku, setiap laporan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian akan ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal oleh Propam di lingkungan Polda DIY. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik profesi maupun unsur pidana.

Saat ini, kasus tersebut masih berada pada tahap pelaporan dan penelaahan awal oleh pihak berwenang. Belum ada keputusan atau penetapan hukum terhadap pihak yang dilaporkan. (tb)