NEWSREAL.ID, DEPOK– Seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Bantul berinisial S dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY. Laporan tersebut diajukan Direktur PT Hoki Developer melalui kuasa hukumnya, Rabu (18/2/2026), terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi serta dugaan tindak pidana pemerasan.
Kuasa hukum pelapor, Dio Hermansyah Bakrie menyatakan, pihaknya menempuh dua jalur laporan sekaligus. Pertama, laporan etik yang ditujukan ke Propam Polda DIY, dan kedua, laporan dugaan tindak pidana yang kini diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut Dio, permasalahan bermula dari kerja sama yang sebelumnya terjalin antara kliennya dengan sejumlah pihak. Namun, kerja sama tersebut disebut tidak berjalan sesuai kesepakatan dan berujung pada perselisihan.
Dalam keterangannya, Dio mengungkapkan dugaan bahwa terlapor bersama beberapa orang lainnya sempat mendatangi kantor PT Hoki Developer. Pada peristiwa tersebut, pihak pelapor mengklaim terjadi dugaan perusakan fasilitas kantor, termasuk perangkat kamera pengawas atau CCTV.
Setoran Rutin
Tak hanya itu, pelapor juga menduga adanya permintaan uang yang disebut sebagai setoran rutin selama enam bulan berturut-turut. Nilai yang dimaksud mencapai Rp35 juta per bulan, sehingga total kerugian material dan immaterial yang diklaim oleh pihak pelapor diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 miliar.
Meski demikian, seluruh tuduhan tersebut masih bersifat sepihak dan baru sebatas laporan. Belum ada pembuktian hukum melalui proses peradilan terkait dugaan-dugaan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak terlapor maupun dari jajaran Polres Bantul mengenai substansi laporan tersebut. Sejumlah media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan akan memuat hak jawab apabila keterangan resmi telah diperoleh.
Sesuai prosedur yang berlaku, setiap laporan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian akan ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal oleh Propam di lingkungan Polda DIY. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik profesi maupun unsur pidana.
Saat ini, kasus tersebut masih berada pada tahap pelaporan dan penelaahan awal oleh pihak berwenang. Belum ada keputusan atau penetapan hukum terhadap pihak yang dilaporkan. (tb)
Imlek 2026, 44 Warga Binaan Terima Remisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Momentum Tahun Baru Imlek 2026 membawa kabar baik bagi puluhan warga binaan pemasyarakatan. Sebanyak 44 warga binaan pemeluk agama Konghucu menerima remisi khusus...
Satgas Cartenz Kantongi Identitas 2 Pelaku Penembakan Pesawat Smart Air
NEWSREAL.ID, PAPUA- Satgas Damai Cartenz mengidentifikasi dua dari 20 orang yang diduga terlibat dalam penembakan pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PK-SNR di Lapangan Terbang...
Noel Buka Kode di Sidang: Partai Terlibat Pemerasan K3, Tiga Huruf dan Ada “K”
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pernyataan singkat tapi bikin gaduh. Di tengah persidangan kasus pemerasan sertifikasi K3, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer melempar petunjuk soal partai...
Jaksa Agung Minta Barang Sitaan Dirawat Serius
NEWSREAL.ID, MAKASSAR- Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan seluruh jajaran Kejaksaan untuk merawat barang sitaan hasil penindakan, terutama kendaraan dan elektronik, agar tidak rusak dan tetap...
Jejak Duit Bupati Pati Terbuka, KPK Telusuri Aliran ke Koperasi Syariah
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati Sudewo terus melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyoroti pergerakan uang Sudewo yang diduga mengalir...
KPK Masih Kunci Rapat Status Budi Karya di Kasus DJKA Kemenhub
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan kepastian terkait status hukum mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam perkara dugaan suap proyek perkeretaapian di...
BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba
NEWSREAL.ID, PALU- Upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba kini diperkuat dari level paling bawah. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menaruh harapan besar pada kehadiran Pos Bantuan...
21 Pakar Hukum Minta Adies Kadir Dicopot dari MK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and...
KPK Selidiki Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok Sejak Sidang Awal
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penelusuran kasus dugaan suap sengketa lahan di Kota Depok diperluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyasar seluruh proses penanganan perkara, termasuk kemungkinan praktik...
Anak Jadi Sasaran Kejahatan Digital, Veronica Tan: Negara Tak Boleh Sekadar Reaktif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Maraknya kejahatan digital yang menyasar anak-anak menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan,...
OTT Pajak di Kalsel: KPK Angkut Rp 1 Miliar dari KPP Madya Banjarmasin
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan berbuntut penyitaan uang dalam jumlah jumbo. Dari OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)...
KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, Tiga Orang Diamankan
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, ditangkap...
