KPK Gaspol 2026: Dari Festival Film sampai Stand Up Comedy, Semua Diajak Lawan Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tancap gas menyiapkan strategi kampanye antikorupsi sepanjang 2026. Lewat Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, ada empat program utama yang disiapkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang lebih segar dan dekat.

Empat program tersebut meliputi Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2026, program BenarBenar, serta Pariwara Antikorupsi 2026.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menyebut keempat program ini akan berjalan beriringan dengan satu pesan utama: membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.

Program JNBA menjadi salah satu yang cukup menarik perhatian. Kegiatan ini akan menyasar 15 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan konsep yang tidak kaku. KPK mengusung suasana pasar malam dan ruang publik terbuka agar masyarakat bisa berdialog santai tanpa sekat formalitas.

“Konsepnya dibuat lebih cair, KPK hadir langsung di tengah masyarakat, bukan dalam format birokrasi yang kaku,” jelas Amir. Tak hanya itu, isu-isu sensitif seperti pertambangan emas tanpa izin juga akan diangkat dalam forum seminar agar masyarakat lebih paham dan berani bersuara.

Kompetisi Film

Sementara itu, ACFFEST 2026 yang memasuki tahun ke-12 akan kembali menghadirkan kompetisi film antikorupsi dengan berbagai kategori. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar tingkat SMP dan SMA, hingga kategori khusus kementerian/lembaga dan regional berbasis isu sumber daya alam.

Tak berhenti di lomba, KPK juga akan menggelar pemutaran dan diskusi film di 12 provinsi sebagai ruang edukasi publik. Program berikutnya, BenarBenar, dikemas lebih kreatif dengan menghadirkan teater musikal bertema integritas serta kompetisi stand up comedy bertajuk “Operasi Tangkap Tawa”. Pendekatan ini diharapkan bisa lebih mudah diterima, terutama oleh generasi muda.

Di sisi lain, Pariwara Antikorupsi 2026 menjadi bentuk kolaborasi KPK dengan pemerintah daerah. Program ini fokus pada produksi kampanye pencegahan praktik korupsi seperti pungutan liar, suap, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.

Amir menegaskan, seluruh program ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ajakan terbuka bagi masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi.

“Lewat berbagai pendekatan ini, KPK ingin hadir lebih dekat. Bukan hanya memberi pesan, tapi juga mengajak semua pihak untuk bergerak bersama melawan korupsi,” ujarnya.

Dengan strategi yang makin variatif, dari panggung hiburan hingga ruang diskusi publik, KPK tampaknya ingin memastikan pesan antikorupsi tidak lagi terasa jauh, tapi justru dekat, relevan, dan mudah dipahami semua kalangan. (tb)