MAKI Kecam KPK Soal Tahanan Rumah Yaqut, Beda Perlakuan dengan Lukas Enembe

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Masyarakat Antikorupsi Indonesia melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atas keputusan mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai keputusan tersebut tidak transparan dan menimbulkan tanda tanya besar karena dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada publik.

“Ini sangat mengejutkan dan mengecewakan karena dilakukan diam-diam. Dewan Pengawas KPK seharusnya segera menyelidiki dugaan pelanggaran etik tanpa menunggu aduan,” ujar Boyamin, Minggu (22/3/2026).

Ia bahkan menyebut langkah KPK tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada 2003. Menurutnya, pengalihan penahanan secara diam-diam berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Boyamin juga membandingkan perlakuan KPK terhadap Yaqut dengan mendiang Lukas Enembe. Ia menilai, dalam kasus Lukas, KPK tidak mudah memberikan penangguhan atau pembantaran penahanan meskipun kondisi kesehatan yang bersangkutan saat itu dinilai serius.

“Ketika Lukas Enembe sakit dan keluarga memohon pembantaran, sering kali justru ditarik kembali ke tahanan. Sementara dalam kasus Yaqut, yang disebut tidak sakit, justru diberi tahanan rumah. Ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.

MAKI mendesak KPK untuk membuka secara transparan alasan di balik pengabulan permohonan pengalihan penahanan tersebut. Pasalnya, dalam praktik sebelumnya, perubahan status tahanan umumnya diberikan kepada tersangka dengan kondisi kesehatan tertentu.

Memicu Ketidakpuasan

Boyamin juga mengingatkan bahwa keputusan ini berpotensi memicu ketidakpuasan di kalangan tahanan lain. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, dikhawatirkan akan muncul tuntutan serupa yang dapat menimbulkan kesan diskriminatif dalam penegakan hukum.

“Kalau tidak dijelaskan, ini bisa memicu tuntutan dari tahanan lain. Kalau tidak dikabulkan, akan muncul anggapan diskriminasi,” ujarnya.

Sorotan terhadap perubahan status Yaqut juga sempat mencuat dari dalam rumah tahanan KPK. Informasi awal mengenai pengalihan tersebut justru beredar di kalangan tahanan, salah satunya disampaikan oleh Silvia Rinita Harefa.

Ia mengaku tidak melihat keberadaan Yaqut di rutan saat menjenguk suaminya, Immanuel Ebenezer Gerungan, dan mendapat informasi bahwa Yaqut telah keluar sejak Kamis (19/3/2026) malam. “Di dalam sudah ramai dibicarakan. Katanya keluar, tapi tidak jelas alasannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Silvia, Yaqut juga tidak terlihat saat pelaksanaan Salat Idulfitri bersama para tahanan, sehingga semakin memunculkan pertanyaan di kalangan penghuni rutan.

Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa status penahanan Yaqut dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 18 Maret 2026. Lembaga tersebut menyebut keputusan itu diambil berdasarkan permohonan keluarga dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Meski demikian, kritik dari berbagai pihak terus mengemuka. MAKI menilai KPK perlu menjaga konsistensi dan transparansi dalam setiap keputusan, terutama yang berkaitan dengan penahanan tersangka, agar tidak merusak citra sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan tegas.

Desakan pun kini mengarah kepada Dewan Pengawas KPK untuk segera melakukan evaluasi dan memastikan tidak ada pelanggaran etik dalam kebijakan tersebut. (tb)