Praperadilan Kedua Rudy Tanoe Ditolak, KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Bansos

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Lukman Ahmad, menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe.

Dengan putusan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sah melanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras.

“Mengadili, satu, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil,” kata hakim saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Senin (15/12).

Baca juga: Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lagi

Dalam pertimbangannya, hakim menilai KPK memiliki kewenangan untuk menangani perkara dugaan korupsi yang menjerat Rudy Tanoe, yang juga dikenal sebagai kakak Ketua Umum Partai Perindo sekaligus pemilik MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo.

Proses penegakan hukum yang dijalankan KPK dinilai telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Hakim juga menegaskan, materi terkait dugaan perbuatan pidana maupun pasal-pasal yang disangkakan kepada pemohon telah masuk ke dalam pokok perkara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Tidak lagi tunduk pada pemeriksaan praperadilan,” ujar hakim.

Tegaskan Keabsahan

Menanggapi putusan tersebut, KPK menyampaikan apresiasi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut putusan praperadilan menegaskan keabsahan langkah penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah.

“KPK mengapresiasi putusan praperadilan yang menguji aspek formil dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020,” kata Budi.

Terkait pertimbangan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Budi menjelaskan bahwa meskipun suatu perbuatan tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi, hal tersebut tidak menghilangkan kewenangan KPK untuk menanganinya.

Ia juga menegaskan bahwa aspek bukti penetapan tersangka, penghitungan kerugian negara, hingga kedudukan pemohon sebagai komisaris perusahaan telah diuji dalam praperadilan sebelumnya atau merupakan bagian dari pembuktian pokok perkara.

Baca juga: KPK Desak Hakim Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran bansos beras yang melibatkan Kementerian Sosial dan PT Dosni Roha Logistik. Identitas para tersangka belum diumumkan secara resmi.

Selain itu, KPK juga telah mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT) sejak 12 Agustus 2025 untuk jangka waktu enam bulan. Mereka antara lain Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, mantan pejabat Kementerian Sosial, serta jajaran direksi PT Dosni Roha Logistik.

Keempatnya sebelumnya telah dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan guna mendalami dugaan peran masing-masing dalam perkara tersebut. (tb)