Kasus Kuota Haji Makin Panas, KPK Janji Umumkan Perkembangan Penting Pekan Depan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengumumkan perkembangan krusial dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pada Senin, 30 Maret 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut, pihaknya telah mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan perkara tersebut.

Namun, detail perkembangan itu belum dapat diungkap ke publik saat ini. “Sudah ada progres yang sangat bagus, nanti akan kami sampaikan hari Senin,” ujar Asep di Jakarta, Kamis (26/3/2026). Asep juga belum memastikan apakah perkembangan itu berkaitan dengan penetapan tersangka baru. Ia meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi pekan depan, setelah aktivitas Lebaran kembali normal.

Menurutnya, sorotan publik terhadap kasus ini justru mempercepat proses penyidikan. Termasuk kritik terkait penanganan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang sebelumnya memicu polemik. “Dukungan dan perhatian masyarakat sangat membantu percepatan penanganan perkara ini,” katanya.

Dalam konstruksi perkara, Yaqut bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pengaturan kuota haji tambahan yang menyimpang dari aturan. Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi pada 2023 dan 2024.

Pada 2023, tambahan 8.000 kuota awalnya disepakati mayoritas untuk haji reguler. Namun, diduga terjadi praktik “jual-beli” kuota haji khusus dengan fee hingga US$5.000 per jemaah.  Sementara pada 2024, kuota tambahan 20.000 yang semula dirancang untuk memangkas antrean panjang, diduga diubah skemanya menjadi pembagian 50:50 antara reguler dan khusus, bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Fee Percepatan

KPK juga mengungkap adanya dugaan pungutan fee percepatan keberangkatan (T0/TX) yang dibebankan kepada jemaah melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Nilainya bervariasi, mulai dari 2.000 dollar AS hingga 5.000 dollar AS per orang.

Selain itu, sejumlah pihak lain turut disebut dalam pusaran kasus, termasuk pejabat di Kementerian Agama dan pihak swasta seperti Fuad Hasan Masyhur. KPK menduga sebagian dana hasil pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi serta upaya “pengkondisian” pihak tertentu, termasuk terkait wacana pembentukan pansus haji di DPR.

Meski sempat ada perintah pengembalian dana kepada asosiasi travel, penyidik menyebut tidak semua uang dikembalikan. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pelayanan ibadah publik sekaligus dugaan praktik korupsi yang membebani calon jemaah.

Pengumuman KPK pekan depan dinilai akan menjadi titik penting dalam mengungkap lebih jauh aktor dan aliran dana dalam skandal ini. (tb)