KPK Tegaskan Yaqut Jadi Tahanan Rumah Bukan karena Sakit, Ini Alasannya

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah tidak berkaitan dengan kondisi kesehatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, keputusan tersebut murni berdasarkan permohonan dari pihak keluarga yang telah melalui proses kajian sesuai aturan hukum yang berlaku. “Bukan karena kondisi sakit,” ujar Budi, Minggu (22/3/2026).

Menurutnya, permohonan tersebut diajukan keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026, kemudian diproses oleh penyidik dan dikabulkan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 108 ayat (1) dan (11).

“Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses sesuai mekanisme,” jelasnya. KPK sebelumnya telah resmi mengalihkan status penahanan Yaqut dari rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah sejak Kamis (18/3/2026) malam. Meski demikian, lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa status tersebut bersifat sementara dan tetap berada dalam pengawasan ketat aparat penegak hukum.

Budi memastikan, selama menjalani tahanan rumah, Yaqut tetap berada dalam kontrol KPK melalui pengawasan melekat serta sistem pengamanan yang telah ditetapkan. “Selama pengalihan penahanan, KPK tetap melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.

Penanganan Berbeda

Terkait adanya perbandingan dengan kasus lain, seperti yang dialami Lukas Enembe yang sempat mendapatkan pembantaran penahanan karena alasan kesehatan, KPK tidak memberikan penjelasan rinci. Budi hanya menekankan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik dan strategi penanganan yang berbeda.

“Setiap proses penyidikan tentu memiliki kondisi dan strategi penanganan perkara yang berbeda, termasuk dalam penahanan seseorang sebagai tersangka,” ujarnya.

Diketahui, Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Proses hukum terhadapnya masih terus berjalan di KPK. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan, pengalihan jenis penahanan tidak mengurangi komitmen lembaga dalam menuntaskan perkara tersebut.

Seluruh tahapan penyidikan tetap dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan keputusan ini, publik diharapkan memahami bahwa kebijakan pengalihan penahanan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah, bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan hasil pertimbangan administratif dan yuridis yang telah diatur dalam perundang-undangan.

KPK juga memastikan akan terus mengawal proses hukum secara transparan dan profesional hingga perkara ini mencapai tahap akhir. (tb)