Pemerintah Diminta Kaji Ulang Izin Hutan dan Tambang Usai Bencana Sumatera

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya daya dukung lingkungan akibat eksploitasi hutan dan pertambangan yang tidak terkendali.

Ketua Umum Generasi Nasional Indonesia (G-Nesia) sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menilai, bencana hidrometeorologi yang berulang di Sumatera tidak bisa lagi dipandang semata sebagai faktor alam. Menurutnya, kerusakan ekosistem hulu akibat pembukaan lahan, deforestasi, serta aktivitas pertambangan berkontribusi besar terhadap meningkatnya risiko banjir bandang.

“Banjir bandang yang terjadi di Sumatera harus menjadi bahan refleksi nasional. Pemerintah perlu mengkaji secara serius kebijakan penerbitan maupun perpanjangan izin pengelolaan hutan dan izin usaha pertambangan. Jangan sampai izin diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujar Diah dalam keterangannya, Minggu, (11/1/2026).

Diah menekankan bahwa hutan memiliki fungsi ekologis vital sebagai penyangga sistem hidrologi. Ketika tutupan hutan berkurang drastis, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan ikut menurun. Akibatnya, limpasan air meningkat dan memicu banjir bandang, longsor, serta sedimentasi sungai di wilayah hilir.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan bentang alam yang signifikan. Aktivitas pembukaan lahan skala besar, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, dinilai kerap mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

“Kalau kita lihat pola bencananya, hampir selalu berulang di wilayah yang tutupan hutannya terus menyusut. Ini bukan kebetulan. Ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya intensitas bencana,” tegasnya.

Menurut Diah, evaluasi izin tidak cukup hanya bersifat administratif. Pemerintah perlu melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin, termasuk menilai kepatuhan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kewajiban reklamasi, serta pemulihan ekosistem pascaoperasi.

“Evaluasi harus berbasis data ilmiah dan kondisi lapangan. Jika ditemukan pelanggaran atau dampak lingkungan yang serius, pemerintah tidak boleh ragu untuk menghentikan, mencabut, atau tidak memperpanjang izin,” ujarnya.

Orientasi Ekonomi

Lebih jauh, Diah menilai kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek berpotensi menimbulkan biaya ekologis dan sosial yang jauh lebih besar di masa depan. Banjir bandang, menurutnya, adalah bentuk “utang ekologis” yang harus dibayar oleh masyarakat akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

“Kerugian akibat bencana tidak hanya soal infrastruktur rusak, tetapi juga kehilangan mata pencaharian, terganggunya pendidikan, hingga trauma sosial. Semua itu seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian izin,” kata Diah.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang advokasi generasi dan isu lingkungan, G-Nesia dan Diwa Foundation mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Diah menilai kebijakan kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan mitigasi bencana masih sering berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka perlindungan lingkungan yang terpadu.

“Perencanaan tata ruang harus benar-benar berbasis risiko bencana. Wilayah hulu, daerah resapan, dan kawasan lindung tidak boleh dikompromikan hanya demi investasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Diah, warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan tambang sering kali menjadi pihak pertama yang merasakan dampak kerusakan lingkungan, namun justru minim dilibatkan dalam proses perizinan.

“Partisipasi publik harus diperkuat. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap perubahan lingkungan di wilayahnya. Suara mereka tidak boleh diabaikan,” katanya.

Selain evaluasi izin, Diah mendorong pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis di Sumatera. Upaya pemulihan ekosistem, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.

“Rehabilitasi hutan dan DAS harus menjadi prioritas nasional. Tanpa pemulihan ekosistem, risiko banjir bandang akan terus menghantui masyarakat,” ujar Diah.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan. Diah berpendapat bahwa keberlanjutan lingkungan justru menjadi fondasi utama bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

“Pembangunan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang saling meniadakan. Yang kita butuhkan adalah kebijakan yang adil, tegas, dan berpihak pada keselamatan rakyat serta kelestarian alam,” katanya.

Menutup pernyataannya, Diah berharap tragedi banjir bandang di Sumatera dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan koreksi kebijakan secara menyeluruh. Ia menilai tanpa perubahan pendekatan, bencana serupa akan terus berulang dengan skala dampak yang semakin besar.

“Bencana ini seharusnya menjadi peringatan keras. Kita tidak bisa terus mengorbankan lingkungan dan berharap alam akan selalu memaafkan. Saatnya negara hadir dengan kebijakan yang lebih bertanggung jawab,” pungkas Diah. (tb)