Ditjen Pesantren Jadi Jembatan antara Pemerintah dan Pesantren

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Agama tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara kebijakan pendidikan Islam dan dunia pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, lembaga baru ini bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tetapi jembatan komunikasi dengan ekosistem pesantren di seluruh Indonesia.

Nasaruddin memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan, melainkan upaya mempererat hubungan pemerintah dengan dunia pesantren.

“Kami ingin memastikan kebijakan pendidikan Islam dan pesantren berjalan selaras dan saling memperkuat,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam Konferensi Pendidikan Pesantren di Jakarta, Kamis (6/11).

Menurutnya, Ditjen Pesantren akan menjadi penghubung langsung antara Ditjen Pendidikan Islam dan ekosistem pesantren di seluruh Indonesia. Kementerian Agama menargetkan pembentukan Ditjen tersebut rampung pada tahun ini, dan nantinya berdiri sendiri, terpisah dari Ditjen Pendidikan Islam.

Arahan Presiden

Langkah ini, kata Nasaruddin, juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tertuang dalam surat B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Surat itu memerintahkan Kemenag untuk segera membentuk Ditjen Pesantren melalui perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

Menag menegaskan, keberadaan Ditjen Pesantren menjadi bentuk afirmasi terhadap posisi pesantren sebagai pusat ilmu, iman, dan peradaban Islam.

“Pesantren memiliki kedalaman epistemologi yang khas, di mana ilmu tidak hanya ditransfer, tetapi dihidupi. Kami ingin pesantren menjadi baitul hikmah masa kini,” ucapnya.

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang menilai pesantren telah lama menjadi pilar penting dalam sistem pendidikan nasional.

“Tidak boleh lagi ada dikotomi antara pendidikan umum dan keagamaan. Semuanya adalah pendidikan Indonesia,” tegasnya. Marwan juga menyoroti isu kesejahteraan guru pesantren yang masih memprihatinkan, bahkan ada yang hanya menerima upah Rp50 ribu per bulan.

Ia berharap kehadiran Ditjen Pesantren mampu mengafirmasi dan memperjuangkan kesejahteraan para pendidik tersebut. “Pemerintah harus memberi perhatian nyata terhadap kesejahteraan guru pesantren,” tandasnya. (tb)