Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Paparkan MBG, Danantara hingga Komitmen Sikat Korupsi

NEWSREAL.ID, WASHINGTON- Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan para pengusaha Amerika Serikat dalam forum bisnis yang digelar US Chamber of Commerce di Washington, DC, Rabu (18/2/2026) sore waktu setempat.

Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan sovereign wealth fund Danantara, hingga komitmennya memberantas korupsi dan praktik ekonomi ilegal di Indonesia. Prabowo menegaskan, pemerintahannya berfokus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.

“Saya menjalankan Program MBG yang saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa. Saat ini, tercatat sekitar 23.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah.

Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, mayoritas ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Selain membuka lapangan kerja, program ini juga menciptakan efek berganda di sektor pertanian dan peternakan.

Kepastian Pasar

Pasokan telur, ayam, sayuran, serta bahan pangan lainnya untuk dapur MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal. Di hadapan investor AS, Prabowo juga memperkenalkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai sovereign wealth fund baru Indonesia.

“Kami baru saja membentuk sovereign wealth fund bernama Danantara. Seluruh aset milik negara kami konsolidasikan untuk mendorong hilirisasi industri nasional,” katanya. Pembentukan Danantara disebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi.

Tak hanya mempromosikan program, Prabowo juga secara terbuka mengakui tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Ia menyinggung persoalan lama seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga perkebunan ilegal di kawasan hutan lindung.

“Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan dan kegiatan ekonomi ilegal. Ini masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegasnya. Melalui forum tersebut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat reformasi tata kelola sekaligus membuka ruang investasi yang lebih transparan dan akuntabel bagi mitra internasional. (tb)