Nasional

KLH Tuding Aktivitas Tambang Picu Banjir Batang Kuranji Sumbar

Tim Redaksi, Admin
Sabtu, 20 Desember 2025 17:51 WIB
KLH Tuding Aktivitas Tambang Picu Banjir Batang Kuranji Sumbar
NEWSREAL.ID - DISEGEL: Petugas Gakkum KLH/BPLH di salah satu lokasi perusahaan pertambangan yang disegel karena diduga menyebabkan sedimentasi DAS Batang Kuranji dan memperparah banjir di Sumbar. (Foto: KLH)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah akhirnya turun tangan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel lima perusahaan tambang di Sumatera Barat yang diduga kuat menjadi biang sedimentasi parah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji, pemicu banjir yang kerap merendam wilayah hilir.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penyegelan ini bukan sekadar formalitas. Langkah tersebut menjadi pintu masuk untuk evaluasi total terhadap operasional perusahaan yang dinilai mengabaikan keselamatan lingkungan dan warga.

Baca juga: Banjir Sumatera: Fasilitas Kesehatan Mulai Pulih, Kemenkes Kerahkan Ribuan Nakes

“Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang abai terhadap dampak lingkungan. Kepatuhan itu bukan hanya soal hukum, tapi tanggung jawab moral,” tegas Hanif dalam keterangannya, Sabtu, (20/12/2025).

Penyegelan dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH setelah tim menemukan bukti kuat bahwa aktivitas tambang di kawasan elevasi tinggi menyebabkan sedimentasi berat yang bermuara ke Sungai Batang Kuranji.

Lima perusahaan yang dihentikan paksa operasionalnya yakni PT Parambahan Jaya Abadi, PT Dian Darell Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi, dan PT Solid Berkah Ilahi.

Pelanggaran Serius

Hasil pengawasan di lapangan mengungkap pelanggaran serius. Mulai dari tidak adanya sistem drainase, pembukaan lahan tanpa persetujuan lingkungan, hingga aktivitas tambang yang jaraknya kurang dari 500 meter dari permukiman warga tanpa pengelolaan dampak.

Kelalaian dalam mengendalikan erosi dan limpasan air hujan disebut mempercepat pendangkalan sungai. Kondisi ini membuat Sungai Batang Kuranji mudah meluap saat hujan deras mengguyur.

Baca juga: Pemerintah Klaim Penanganan Banjir di Sumatra Sudah Maksimal

Hanif memastikan KLH bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akan memperketat pengawasan di kawasan hulu. Penegakan hukum lingkungan, kata dia, kini menjadi prioritas nasional.

“Ini pesan keras. Lingkungan bukan barang yang bisa dikorbankan demi profit. Kami akan kejar setiap pelanggaran sampai ke akarnya,” ujar Hanif. Banjir mungkin datang karena hujan, tapi kerusakan lingkungan sering kali lahir dari kelalaian manusia. Dan kali ini, pemerintah memilih untuk tak lagi diam. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment