NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta, wajib diselenggarakan tanpa memungut biaya dari peserta didik.
Penegasan ini menjadi poin penting dalam putusan perkara nomor 111/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
MK menyatakan, amanat konstitusi Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan warga negara mengikuti pendidikan dasar, harus diimbangi dengan kewajiban pemerintah pusat dan daerah membiayai sepenuhnya proses pendidikan tersebut.
Hal ini berlaku tanpa membedakan apakah pendidikan dasar tersebut diselenggarakan oleh negara (negeri) atau masyarakat (swasta).
“Negara wajib memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat mengenyam pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi atau keterbatasan sarana pendidikan,” demikian pertimbangan MK yang dibacakan dalam sidang putusan, Kamis (14/8).
Putusan ini juga menolak permohonan Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) yang menguji materi Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. Namun, MK menegaskan bahwa norma tersebut secara konstitusional mengandung esensi yang sama dengan amanat UUD 1945: negara harus membiayai pendidikan dasar dan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran dari APBN dan APBD.
Ketimpangan Biaya Pendidikan
Sebelumnya, melalui putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei 2025, MK telah menyoroti ketimpangan biaya pendidikan. Ketika daya tampung sekolah negeri terbatas, banyak siswa terpaksa bersekolah di swasta yang membebankan biaya lebih tinggi, sehingga menimbulkan ketidakadilan akses pendidikan.
Data Kemendikbudristek 2023/2024 menunjukkan, di jenjang SD, sekolah negeri hanya menampung 970.145 siswa, sementara swasta menampung 173.265 siswa. Di SMP, negeri menampung 245.977 siswa, sedangkan swasta menampung 104.525 siswa.
Kondisi ini membuat sebagian warga negara harus membayar untuk memenuhi kewajiban pendidikan dasar, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Karena itu, MK menegaskan, pembiayaan pendidikan dasar harus mencakup satuan pendidikan negeri maupun swasta.
“Dalam hal ini, pendidikan dasar yang dimaksud dalam konstitusi adalah seluruhnya, baik negeri maupun swasta yang wajib dibebaskan dari pungutan biaya,” tegas MK. (ct)
Tragedi Siswa SD di NTT, Diah Warih Anjari Soroti Peran Stakeholder Daerah
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tragedi meninggalnya seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengundang keprihatinan luas dari berbagai kalangan....
Bukan Cuma Pintar AI, Wamendikdasmen Ingatkan Generasi Muda Soal Integritas
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Di tengah pesatnya penggunaan kecerdasan artifisial (KA) dalam dunia pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan generasi...
Mendikdasmen Kucurkan Rp2,4 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah
BACAAJA, BANDA ACEH– Pemerintah pusat menyiapkan anggaran besar untuk memulihkan dunia pendidikan di wilayah terdampak bencana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan dana sebesar...
Mendikdasmen: AI Bukan Pengganti Guru dalam Dunia Pendidikan
NEWSREAL.ID, YOGYAKARTA- Perkembangan kecerdasan buatan di bidang pendidikan dinilai tidak serta-merta menggeser peran pendidik. Pemerintah menegaskan teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti relasi...
Banjir Lumpuhkan Ribuan Sekolah di Sumatra, Ratusan Ribu Siswa Terdampak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir 2025 tak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga mengganggu dunia pendidikan....
Mendikdasmen Pasang Target Besar Pendidikan 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai memanaskan mesin jelang tahun anggaran 2026. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memaparkan...
Kepala BNN: Karier Tanpa Batas Berawal dari Hidup Sehat dan Bebas Narkoba
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa masa depan dan karier tanpa batas hanya dapat diraih dengan gaya hidup...
Prabowo Siapkan SMA Garuda, Sekolah Unggulan Baru Pendamping Taruna Nusantara
NEWSREAL.ID, MALANG- Peta pendidikan unggulan nasional bakal bertambah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran SMA Garuda, sekolah model baru yang disiapkan untuk melengkapi peran SMA...
Mendikdasmen Siap Wajibkan Ikrar Pelajar di Upacara Sekolah
NEWSREAL.ID, BANJARBARU- Upacara bendera di sekolah bakal punya tambahan agenda baru. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan siap...
Gelar Karya Vokasi PKPLK 2025 Perkuat Ekosistem Pendidikan Inklusif dan Bermutu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat ekosistem pendidikan vokasi yang bermutu dan inklusif melalui penyelenggaraan Gelar Karya Vokasi Pendidikan Khusus dan...
Insentif Guru Honorer Naik Jadi Rp400 Ribu per Bulan Mulai 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan adanya kenaikan insentif bagi guru honorer mulai tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, insentif bulanan guru...
Mendikdasmen: Jangan Nilai Guru dari Angka Semata
NEWSREAL.ID, SURABAYA- Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 kembali menjadi pengingat pentingnya menghargai peran guru di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Menteri Pendidikan Dasar...
