Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Ekonom: Aksi Tegas Prabowo Jadi Titik Balik Kepercayaan Dunia pada Indonesia

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 7 Oktober 2025 12:51 WIB
Ekonom: Aksi Tegas Prabowo Jadi Titik Balik Kepercayaan Dunia pada Indonesia
NEWSREAL.ID - BERI KETERANGAN: Presiden Prabowo Subianto didampingi Kejagung ST Burhanuddin memberikan keterangan usai menyaksikan langsung penyerahan aset barang rampasan negara (BRN) kepada PT Timah Tbk yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin, (6/10). (Foto: BPMI Setpres)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Langkah tegas Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas tambang ilegal dinilai menjadi momentum penting bagi pemulihan kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia.

Direktur Eksekutif Literatur Institut, Asran Siara, menilai tindakan Presiden yang turun langsung menyaksikan penyerahan aset enam smelter dan barang rampasan negara kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (6/10), merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menata ulang sektor tambang.

Baca : Ribuan Lahan Tambang Ilegal Kembali Dikuasai Negara

“Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam memulihkan integritas ekosistem mineral dan pertambangan nasional. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi langkah strategis untuk menyelamatkan kekayaan negara yang seharusnya kembali ke rakyat,” ujar Asran dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan ini juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara dengan tata kelola sumber daya alam yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Keberanian Presiden menertibkan tambang ilegal adalah pesan jelas bagi dunia bahwa Indonesia berkomitmen pada kepastian hukum. Investor global akan menaruh kepercayaan lebih besar pada negara yang berani menegakkan aturan di sektor strategis,” lanjutnya.

Nasionalisasi Ekonomi

Asran menambahkan, tindakan tersebut merupakan wujud nyata nasionalisme ekonomi, di mana sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Ketika Presiden memastikan aset rampasan negara dikembalikan ke BUMN, itu bukan sekadar langkah hukum, tapi simbol kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Baca : Lawan Mafia Timah, Prabowo Instruksikan Penertiban Tambang Ilegal di Babel

Ia juga mendorong agar langkah berani ini diikuti dengan reformasi menyeluruh terhadap regulasi dan sistem pengawasan pertambangan. Tujuannya agar praktik tambang ilegal tidak kembali muncul di masa depan.

“Presiden Prabowo telah meletakkan pondasi penting. Selanjutnya, kementerian dan lembaga terkait harus memperkuat sistem agar tata kelola pertambangan makin efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegas Asran.

Langkah Presiden Prabowo dalam menertibkan tambang ilegal disebut menandai babak baru pengelolaan ekonomi nasional yang berlandaskan pada integritas dan kepastian hukum, dua hal yang kini menjadi daya tarik utama bagi investasi asing dan bukti nyata bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat. (tb)

Berita Terbaru

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...

Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...

Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...

Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...

Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...

Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...

Leave a comment