Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

CORE: Putusan MA AS Jadi Peluang Indonesia Renegosiasi Tarif dengan Trump

Tim Redaksi, Newsreal.id
Sabtu, 21 Februari 2026 20:11 WIB
CORE: Putusan MA AS Jadi Peluang Indonesia Renegosiasi Tarif dengan Trump
NEWSREAL.ID - PERJANJIAN DAGANG: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian perdagangan bersejarah di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, (19/2/2026). (Foto: Setpres)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan renegosiasi tarif.

Menurut Faisal, meski Trump sempat mengumumkan tarif impor global sebesar 10 persen, Indonesia perlu kembali mencermati sejumlah poin dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai merugikan.

“Sebetulnya bagi negara-negara trading partners termasuk Indonesia semestinya melakukan renegosiasi ulang. Apalagi dari yang kita setujui kemarin, yang kita tanda tangani, itu banyak sekali kerugian yang kita hadapi,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, (21/2/2026).

Ia menilai terdapat konsekuensi besar bagi ekonomi domestik apabila kesepakatan tersebut dijalankan tanpa peninjauan ulang. “Banyak sekali konsekuensi dampak yang besar, dampak buruk yang besar bagi ekonomi domestik, kalau itu dijalankan,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS dalam putusan 6-3 menyatakan Presiden Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Masih Dinamis

Namun, Faisal mengingatkan perkembangan kebijakan tarif di AS masih sangat dinamis. Ia menilai Trump masih berupaya mempertahankan kebijakan tarif melalui jalur regulasi lain. “Karena setelah di-rule out oleh Supreme Court, Trump kemudian mencoba untuk mengenakan tarif dengan cara yang lain lagi, dengan prosedur atau menggunakan perundangan atau regulasi yang lain,” jelasnya.

Artinya, tarif impor tetap berpotensi diberlakukan, meskipun kemungkinan tidak setinggi skema sebelumnya. Tarif impor sendiri menjadi salah satu pilar utama agenda “America First” Trump. Kebijakan tersebut diklaim bertujuan menghidupkan kembali sektor manufaktur AS, menciptakan lapangan kerja, mengurangi defisit dan utang nasional, serta memperkuat posisi tawar Negeri Paman Sam dalam negosiasi perdagangan internasional.

Dengan situasi yang masih berkembang, Faisal menekankan pentingnya pemerintah Indonesia bersikap cermat dan strategis dalam menyikapi perubahan kebijakan perdagangan AS ke depan. (tb)

Berita Terbaru

Volume Logistik Diprediksi Melonjak 30 Persen Selama Ramadan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramadhan tak hanya membuat pasar dan dapur lebih sibuk. Sektor logistik nasional juga ikut “ngebut”. Distribusi barang diperkirakan melonjak hingga 30 persen, dipicu...

ATM Mulai Sepi, Warga RI Pindah ke Mobile Banking

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mesin ATM di Indonesia perlahan mulai “ditinggalkan”. Bukan karena rusak, tapi karena masyarakat kini lebih nyaman bertransaksi lewat ponsel. Dari bayar tagihan sampai...

Menkeu: APBN Masih Tangguh Hadapi Badai Krisis Global

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis global, termasuk...

Timur Tengah Memanas, DPR Minta Pemerintah Percepat Kemandirian Energi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan geopolitik global yang meningkat mendorong DPR RI mendesak pemerintah mempercepat program kemandirian energi nasional. Eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan...

Antisipasi Dampak Perang AS-Iran, Airlangga: Pasokan Energi RI Sudah Diamankan dari Luar Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak pasokan energi akibat konflik global. Salah satunya dengan mengamankan sumber energi dari berbagai negara di...

Ombudsman Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor 150 Ribu Mobil Niaga dari India

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah mengimpor 150 ribu mobil niaga dari India untuk mendukung logistik Koperasi Desa menuai sorotan. Ombudsman RI menyarankan agar kebijakan tersebut dievaluasi...

Mudik Lebaran 2026, PT Pelni Beri Diskon Tiket 30 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar baik buat calon pemudik jalur laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memberikan diskon tiket kapal sebesar 30 persen selama periode mudik Lebaran...

Malaysia Dukung RI Pimpin D-8, Titip Pesan: Jangan Lupa UMKM!

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Malaysia resmi kasih “lampu hijau plus dukungan penuh” buat Indonesia yang lagi pegang tongkat komando organisasi Developing Eight (D-8). Tapi ada satu catatan...

Airlangga Ingatkan Dampak Perang AS-Iran: Harga BBM Bisa Ikut Terkerek

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menteri...

Soal Moratorium Ritel Modern, Menkop: Itu Kewenangan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan ritel modern sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda), bukan ranah Kementerian...

Kemenaker Pastikan Bonus Hari Raya Ojol Tetap Ada, Maksimal H-7 Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramadan sudah berjalan sepekan, dan pertanyaan klasik menjelang Lebaran kembali muncul: kapan THR cair? Bagi pengemudi ojek online (ojol), kabar baiknya Bonus Hari...

APKLI Desak Penataan Ulang Ritel Modern

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keberadaan warung kelontong kian terdesak. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di Indonesia terus menyusut dalam hampir dua dekade...