Paulus Waterpauw : Jadikan Orang Asli Papua Pusat Utama Pembangunan

PAPUA, NEWSREAL.id – Upaya pemerintah pusat dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua melalui berbagai program infrastruktur, ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia terkadang disalahartikan. Bahkan, komitmen-komitmen pemerintah agar Papua maju malah digiring untuk tujuan membangun opini hingga menimbulkan salah kaprah dan memicu antipati terhadap pemerintah.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw mendesak agar pola komunikasi antar pemerintah dan masyarakat ada dibuat aktif dan komunikatif.

Menurutnya pelaksanaan Proyek Strategi Nasional di sejumlah wilayah Papua seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat adat. Ia menegaskan pendekatan dialog menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah proses pembangunan yang terus berlangsung.

“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus Waterpauw dalam keterangannya, Kamis seperti dikutip dari Merdeka.

Ia juga mengungkapkan, berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah dinilai tidak hanya bertujuan mempercepat kemajuan daerah, tetapi juga memastikan masyarakat asli Papua memperoleh manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut.

“Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.

Paulus Waterpauw mengatakan, pembangunan Papua harus menjadikan orang asli Papua sebagai pusat utama pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka.

Kemiskinan

Paulus menyoroti bahwa persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar di Papua. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut.

Pada bagian lain, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi menyampaikan bahwa pembangunan di Papua saat ini telah membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat. Ia melihat kemajuan pembangunan di Nabire menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan mampu mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan aktivitas masyarakat.

“Saya melihat pembangunan di Nabire sampai saat ini sudah lebih maju,” ujar Melkisedek.

Menurutnya, masyarakat adat menerima pembangunan Papua karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama sejak adanya pemekaran wilayah yang mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok. Infrastruktur yang dibangun pemerintah dinilai membantu masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta memperluas akses pelayanan publik.

“Masyarakat adat di wilayah pelosok dapat terbantu dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah sehingga memudahkan masyarakat Papua untuk mengelola ekonomi,” katanya. (Bun)