NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku dalam sistem pemilu nasional.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ambang batas parlemen selama ini berfungsi sebagai instrumen konsolidasi demokrasi agar parlemen dapat bekerja secara efektif. “Berapa besarannya, dan apakah dilakukan secara berjenjang dari pusat maupun daerah, PDIP masih melakukan kajian-kajian,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Hasto, dalam sistem pemerintahan presidensial, ambang batas parlemen diperlukan untuk menjaga efektivitas pengambilan keputusan di DPR sekaligus membentuk sistem multipartai yang lebih sederhana.
“Dengan sistem itu, ambang parlemen memberikan basis kekuatan bagi partai pendukung pemerintahan. Karena itulah diperlukan parliamentary threshold. Itu cara-cara demokratis,” katanya.
Tim Ahli
Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP terbuka terhadap wacana penghapusan ambang batas parlemen. Untuk itu, partainya telah membentuk tim ahli melalui Megawati Institute guna mengkaji dampak politik dan konstitusional dari kebijakan tersebut.
Ia mengingatkan, penerapan ambang batas parlemen merupakan respons atas pengalaman Pemilu 1999, ketika jumlah partai di parlemen sangat banyak sehingga dinilai menyulitkan konsolidasi demokrasi.
“Ketika tahun 1999 begitu banyak partai politik di parlemen, kemudian digunakan instrumen konsolidasi demokrasi yang namanya parliamentary threshold,” ujar Hasto.
Ketentuan mengenai ambang batas parlemen nantinya akan diatur melalui Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan akan dibahas di Komisi II DPR.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menghapus ketentuan ambang batas parlemen empat persen melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. MK menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu.
Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga DPR dan pemerintah wajib melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. (tb)
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
PDIP: Klaim PSI Soal Jateng “Kandang Gajah” Masih Prematur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pernyataan...
