NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku dalam sistem pemilu nasional.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ambang batas parlemen selama ini berfungsi sebagai instrumen konsolidasi demokrasi agar parlemen dapat bekerja secara efektif. “Berapa besarannya, dan apakah dilakukan secara berjenjang dari pusat maupun daerah, PDIP masih melakukan kajian-kajian,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Hasto, dalam sistem pemerintahan presidensial, ambang batas parlemen diperlukan untuk menjaga efektivitas pengambilan keputusan di DPR sekaligus membentuk sistem multipartai yang lebih sederhana.
“Dengan sistem itu, ambang parlemen memberikan basis kekuatan bagi partai pendukung pemerintahan. Karena itulah diperlukan parliamentary threshold. Itu cara-cara demokratis,” katanya.
Tim Ahli
Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP terbuka terhadap wacana penghapusan ambang batas parlemen. Untuk itu, partainya telah membentuk tim ahli melalui Megawati Institute guna mengkaji dampak politik dan konstitusional dari kebijakan tersebut.
Ia mengingatkan, penerapan ambang batas parlemen merupakan respons atas pengalaman Pemilu 1999, ketika jumlah partai di parlemen sangat banyak sehingga dinilai menyulitkan konsolidasi demokrasi.
“Ketika tahun 1999 begitu banyak partai politik di parlemen, kemudian digunakan instrumen konsolidasi demokrasi yang namanya parliamentary threshold,” ujar Hasto.
Ketentuan mengenai ambang batas parlemen nantinya akan diatur melalui Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan akan dibahas di Komisi II DPR.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menghapus ketentuan ambang batas parlemen empat persen melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. MK menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu.
Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga DPR dan pemerintah wajib melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. (tb)
Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...
PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik
NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...
Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Megawati:...
Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...
RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...
Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...
DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...
Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...
Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...
Megawati Sampaikan Surat Duka untuk Khamenei, Kecam Serangan AS-Israel
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika...
Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...
PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...
