NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
Larangan tersebut tertuang dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam surat itu, DPP menginstruksikan seluruh kader di tiga pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik komersialisasi program MBG.
“Dilarang keras memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya,” demikian kutipan isi surat tersebut. DPP PDIP juga meminta para kader menjaga integritas serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Selain itu, kader diminta mengawal pelaksanaan MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Partai menegaskan setiap pelanggaran atas instruksi tersebut akan diproses sebagai pelanggaran disiplin organisasi dan dapat dikenai sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.
Sikap Partai
Politikus PDIP, Guntur Romli membenarkan keberadaan surat tersebut. Ia menyatakan instruksi itu menegaskan sikap partai bahwa MBG merupakan program pemerintah untuk rakyat, bukan ruang untuk kepentingan bisnis individu.
“MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujar Guntur. Guntur menambahkan, surat tersebut juga menjadi jawaban atas tudingan yang menyebut kader partai politik memiliki dapur MBG.
Ia merujuk pada pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menyampaikan bahwa kader partai memiliki dapur MBG. Dengan terbitnya instruksi ini, PDIP menegaskan tidak ada ruang bagi kader untuk terlibat dalam “bisnis” MBG.
Langkah tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi partai agar program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, tanpa ditunggangi kepentingan pribadi maupun kelompok. (tb)
Kasus ABK Fandi Disorot, DPR Akan Panggil BNN dan Kejari Batam
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi III DPR RI bakal turun tangan dalam polemik kasus sabu hampir 2 ton dari kapal Sea Dragon di perairan Kepulauan Riau (Kepri)....
DPR Minta Kerja Sama Intelijen Diperkuat, Antisipasi Jalur Narkoba Baru
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai pemerintah perlu memperkuat kerja sama intelijen internasional guna mengantisipasi munculnya jalur baru penyelundupan narkoba ke...
13 DPC PSI Kota Semarang Mundur Serentak, Protes Penunjukan Plt Ketua DPD
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Sebanyak 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang resmi mengundurkan diri dari jajaran struktural partai. Pengunduran diri itu...
Sahroni Resmi Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota DPR RI Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah sebelumnya menjalani sanksi penonaktifan dari partainya dan Mahkamah...
PDIP: RUU Perampasan Aset Tak Bisa Berdiri Sendiri
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar reformasi hukum nasional. Artinya, pembahasannya tidak bisa dipisah-pisahkan...
Bahlil Minta Kader Golkar Naikkan Suara 20 Persen
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mematok target ambisius untuk Pemilu 2029. Ia meminta seluruh kader menaikkan perolehan suara partai hingga 20 persen...
Golkar Tunggu “Kode” Prabowo Soal Cawapres 2029
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilpres 2029 mulai disinggung. Partai Golkar mengaku akan menunggu sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait sosok calon wakil presiden jika kembali maju....
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Agenda legislasi Komisi III DPR RI di tahun 2026 dipastikan bakal padat. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga...
Pilpres 2029 Masih Jauh, PKS Pilih Fokus Kawal Prabowo Sampai Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilihan Presiden 2029 mulai menghangat, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih mengerem spekulasi. Hingga kini, PKS menegaskan belum membahas dukungan untuk Presiden...
Bahlil: Golkar Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Konsolidasi politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian menguat. Partai Golkar memastikan sikapnya tidak abu-abu dengan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran...
Dari Gedung DPR, Muzani Lempar Sinyal Kuat: Prabowo Lanjut Dua Periode
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra di kompleks DPR RI tak sekadar seremoni. Dari panggung syukuran, wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional menguat...
Ambang Batas Parlemen Mau Dihapus? DPR Pecah Suara
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana menghapus ambang batas parlemen bikin suasana DPR kembali panas. Saat revisi UU Pemilu masuk Prolegnas 2026, sikap partai-partai politik di Senayan ternyata...
