PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.

Larangan tersebut tertuang dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam surat itu, DPP menginstruksikan seluruh kader di tiga pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik komersialisasi program MBG.

“Dilarang keras memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya,” demikian kutipan isi surat tersebut. DPP PDIP juga meminta para kader menjaga integritas serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap partai.

Selain itu, kader diminta mengawal pelaksanaan MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Partai menegaskan setiap pelanggaran atas instruksi tersebut akan diproses sebagai pelanggaran disiplin organisasi dan dapat dikenai sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.

Sikap Partai

Politikus PDIP, Guntur Romli membenarkan keberadaan surat tersebut. Ia menyatakan instruksi itu menegaskan sikap partai bahwa MBG merupakan program pemerintah untuk rakyat, bukan ruang untuk kepentingan bisnis individu.

“MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujar Guntur. Guntur menambahkan, surat tersebut juga menjadi jawaban atas tudingan yang menyebut kader partai politik memiliki dapur MBG.

Ia merujuk pada pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menyampaikan bahwa kader partai memiliki dapur MBG. Dengan terbitnya instruksi ini, PDIP menegaskan tidak ada ruang bagi kader untuk terlibat dalam “bisnis” MBG.

Langkah tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi partai agar program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, tanpa ditunggangi kepentingan pribadi maupun kelompok. (tb)