Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Dalam waktu satu bulan ke depan, komisi yang membidangi urusan pemerintahan dan kepemiluan ini akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan pakar, akademisi, serta koalisi masyarakat sipil.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda mengatakan, RDPU tersebut akan digelar secara berkala, yakni dua pekan sekali setiap Selasa. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dan pandangan publik, meski Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada belum masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2026.

“Mulai Januari ini, Komisi II membuka pintu kepada para pemangku kepentingan kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Insyaallah, RDPU akan kita jadwalkan dua minggu sekali setiap hari Selasa,” ujar Rifqi di kompleks parlemen, Selasa (13/1/2026).

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan bahwa pembahasan resmi terkait pilkada melalui DPRD nantinya akan dilakukan melalui RUU Pilkada. Namun, hingga saat ini RUU tersebut belum masuk Prolegnas prioritas karena belum ada usulan resmi.

Meski demikian, Rifqi belum memastikan apakah Komisi II DPR akan mengajukan revisi Prolegnas prioritas melalui Badan Legislasi DPR. Ia berharap pembahasan RUU Pilkada dapat dilakukan secara kodifikasi bersama RUU Pemilu yang telah lebih dahulu diusulkan.

Perbaikan Menyeluruh

“Kami berharap pembahasannya dilakukan secara kodifikasi agar dalam satu kali kerja kita bisa memperbaiki ekosistem pemilu dan pemilihan secara lebih menyeluruh,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Komisi II menyiapkan dua pendekatan untuk mengkaji wacana pilkada melalui DPRD. Pertama, dengan menggelar RDPU bersama pakar dan pemerhati pemilu guna menyerap masukan publik. Kedua, penyusunan naskah akademik melalui Badan Pengkajian dan Badan Keahlian DPR.

Setelah kedua proses tersebut rampung, Komisi II akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk memulai pembahasan resmi bersama pemerintah. “Nantinya, Badan Keahlian DPR akan mempresentasikan hasil kajian di Komisi II. Setelah itu, kami bentuk Panja, dan di situlah proses legislasi secara formil akan berjalan,” kata Rifqi.

Sebelumnya, wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan publik. Hingga kini, enam fraksi di DPR secara terbuka menyatakan dukungan, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat.

Sementara itu, Fraksi PKS mengusulkan agar mekanisme pilkada melalui DPRD hanya diterapkan di tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung. Adapun Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan terhadap usulan pilkada lewat DPRD. (tb)