Golkar: Pilkada Lewat DPRD Tetap Libatkan Rakyat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menepis anggapan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD identik dengan praktik politik era Orde Baru. Golkar menegaskan, jika sistem tersebut diterapkan, partisipasi publik tetap akan menjadi elemen utama dalam proses demokrasi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR, Sarmuji, mengatakan kekhawatiran publik merupakan hal yang wajar, terutama setelah muncul hasil survei LSI Denny JA yang mencatat mayoritas masyarakat menolak pilkada tak langsung. Namun, ia memastikan desain pilkada melalui DPRD tidak akan menutup ruang keterlibatan masyarakat.

“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru, di mana keterlibatan publik hampir nihil. Kalau pun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung,” kata Sarmuji saat dihubungi, Kamis (8/1/2026).

Menurut dia, publik tetap dilibatkan sejak tahap awal, mulai dari penjaringan bakal calon, kampanye, hingga penyerapan aspirasi masyarakat. Golkar juga menilai transparansi kandidat tetap bisa dijaga. “Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat. Debat kandidat juga tetap bisa dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, Sarmuji menilai mekanisme kontrol publik tetap berjalan melalui pemilu legislatif. Masyarakat dapat memberikan sanksi politik kepada anggota DPRD jika memilih kepala daerah yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. “Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas, dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” katanya.

Saat ini, tercatat enam fraksi di DPR yang menyatakan dukungan terhadap usulan pilkada lewat DPRD, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat. Partai Demokrat sendiri baru-baru ini mengubah sikap dari sebelumnya menolak menjadi mendukung.

PKS Kompromi

Sementara itu, PKS mengambil posisi kompromi dengan mengusulkan pilkada melalui DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung. Adapun PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menolak usulan tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, juga merespons hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan 66,1 persen responden menolak pilkada lewat DPRD. Ia menyebut hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan dorongan bagi partainya untuk lebih aktif menjelaskan gagasan tersebut kepada publik.

“Partai Golkar meyakini dengan penjelasan yang komprehensif dan proses dialog yang konstruktif, publik akan menerima pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD,” ujar Irawan.

Ia menambahkan, Golkar sejak awal mendorong perubahan sistem pilkada, khususnya di tingkat gubernur, karena posisi gubernur dinilai lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif pemerintahan pusat di daerah.

Menurut Irawan, pilkada lewat DPRD tetap sejalan dengan konstitusi dan nilai dasar negara. “Bagi kami, pilkada oleh DPRD adalah hal yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Publik memang perlu waktu untuk memahami apa yang diperjuangkan Partai Golkar,” tuturnya. (tb)