Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

DPRD Kabupaten Didorong Jadi Benteng Antikorupsi Daerah

Tim Redaksi, Newsreal.id
Jumat, 13 Februari 2026 08:56 WIB
DPRD Kabupaten Didorong Jadi Benteng Antikorupsi Daerah
NEWSREAL.ID - AUDIENSI TERBATAS: Jajaran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dipimpin Ketua Adkasi, Siswanto beraudiensi terbatas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (12/2/2026) (Foto: Adkasi)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah diperkuat. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempererat sinergi pengawasan sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan DPRD kabupaten.

Jajaran pimpinan Adkasi menegaskan komitmen mendorong seluruh anggota DPRD kabupaten menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga, termasuk dalam mencegah praktik korupsi. Komitmen itu disampaikan dalam audiensi terbatas dengan KPK RI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ketua Adkasi, Siswanto mengatakan, pihaknya mendorong anggota DPRD agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional serta bersinergi dengan KPK untuk menutup celah-celah penyimpangan di daerah.

“Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Siswanto.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah se-Indonesia, serta para Kepala Satuan Tugas.

Peran Strategis

Dalam pertemuan itu, Adkasi dan KPK sepakat bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, termasuk melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai antikorupsi di internal lembaga.

Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyambut positif langkah Adkasi yang aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPK. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci memperkuat sistem pengawasan di daerah.

“Kolaborasi antara DPRD dan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah,” kata Ibnu.

KPK juga mendorong DPRD kabupaten untuk memperkuat fungsi pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pembahasan serta penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan program di lapangan.

Melalui kerja sama ini, Adkasi berharap DPRD kabupaten dapat berperan lebih aktif sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan akuntabel. (tb)

Berita Terbaru

Polemik POUK Tesalonika Teluknaga, Gugun Gumilar Dorong Dialog Damai

NEWSREAL.ID, TANGERANG- Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar meminta polemik penyegelan Kantor Yayasan Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang diselesaikan...

Din Syamsuddin Serukan Persatuan Umat Islam demi Perdamaian Dunia

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Tokoh cendekiawan Muslim Indonesia yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengajak umat Islam untuk memperkuat persatuan sebagai langkah penting dalam mewujudkan...

Insentif Rp6 Juta per Hari Dihentikan Jika SPPG Tak Penuhi Standar

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menghentikan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi...

Antisipasi El Nino, Bapanas Perkuat Cadangan Pangan dari Dalam Negeri

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP) berbasis produksi dalam negeri sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang...

Pemerintah Ubah Skema MBG, Kini Hanya Dibagikan Saat Hari Sekolah

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memutuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya diberikan pada hari aktif sekolah, tidak lagi disalurkan saat hari libur. Kebijakan ini diambil setelah...

Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Desak Evaluasi Keanggotaan BoP

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace...

Survei: 83 Persen Warga Indonesia Tolak Serangan AS-Israel ke Iran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Hasil survei gabungan dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak serangan yang...

Indonesia Berpotensi Jadi Contoh Global South dalam Pembatasan Medsos Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pakar Teknologi Informasi Ismail Fahmi menilai Indonesia berpeluang menjadi tolok ukur bagi negara-negara Global South dalam menerapkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak....

Diwa Dukung Pembatasan Akses Medsos Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kekhawatiran terhadap dampak dunia digital pada anak kian mengemuka. Arus informasi yang begitu deras, tanpa batas yang jelas, dinilai berpotensi mengganggu kesehatan mental...

Rusia: Serangan ke Pasukan Perdamaian Tak Boleh Dianggap Wajar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia sekaligus menegaskan...

Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, DPR Minta TNI dan PBB Bersikap Tegas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak adanya ketegasan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gugurnya sejumlah...

Di Tengah Geopolitik Memanas, Diah Warih Anjari Apresiasi Presiden Tak Naikkan Harga BBM

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Ormas G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan pemerintah yang tidak...