Nasional

DPRD Kabupaten Didorong Jadi Benteng Antikorupsi Daerah

Tim Redaksi, Admin
Jumat, 13 Februari 2026 08:56 WIB
DPRD Kabupaten Didorong Jadi Benteng Antikorupsi Daerah
NEWSREAL.ID - AUDIENSI TERBATAS: Jajaran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dipimpin Ketua Adkasi, Siswanto beraudiensi terbatas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (12/2/2026) (Foto: Adkasi)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah diperkuat. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempererat sinergi pengawasan sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan DPRD kabupaten.

Jajaran pimpinan Adkasi menegaskan komitmen mendorong seluruh anggota DPRD kabupaten menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga, termasuk dalam mencegah praktik korupsi. Komitmen itu disampaikan dalam audiensi terbatas dengan KPK RI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ketua Adkasi, Siswanto mengatakan, pihaknya mendorong anggota DPRD agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional serta bersinergi dengan KPK untuk menutup celah-celah penyimpangan di daerah.

“Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Siswanto.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah se-Indonesia, serta para Kepala Satuan Tugas.

Peran Strategis

Dalam pertemuan itu, Adkasi dan KPK sepakat bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, termasuk melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai antikorupsi di internal lembaga.

Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyambut positif langkah Adkasi yang aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPK. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci memperkuat sistem pengawasan di daerah.

“Kolaborasi antara DPRD dan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah,” kata Ibnu.

KPK juga mendorong DPRD kabupaten untuk memperkuat fungsi pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pembahasan serta penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan program di lapangan.

Melalui kerja sama ini, Adkasi berharap DPRD kabupaten dapat berperan lebih aktif sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan akuntabel. (tb)

Berita Terbaru

Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...

Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...

Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa

JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...

Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA

JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...

Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...

Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan

SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...

Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot

JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...

Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya

JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....

12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”

JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...

Dituduh “Diselundupkan” Aparat, Mama Sinta Tegaskan Datang ke Jakarta Mandiri

JAKARTA,NEWSREAL.id – Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta, membantah telah menerima fasilitas dari pihak tertentu untuk...

Presiden Prabowo Lepas jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Senin, 1 Juni...

Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Megawati Persilahkan Prabowo Jalan Lebih Dulu

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai sejak pukul 09.40 WIB. Namun...