Pusako Unand: Efisiensi Anggaran Tak Boleh Menggerus Demokrasi

NEWSREAL.ID, PADANG- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan tingginya biaya politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan capaian demokrasi yang telah dibangun selama ini.

Direktur Pusako Fakultas Hukum Unand, Charles Simabura, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang berlangsung sejak 2004 merupakan tonggak penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut tidak semestinya dikorbankan hanya demi alasan efisiensi.

“Pilkada langsung yang berjalan sejak 2004 adalah capaian penting demokrasi yang tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi semata,” ujar Charles di Padang, Sabtu, (3/1/2026).

Baca juga: Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi kembali menguatnya wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Charles menegaskan, kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam Konstitusi Indonesia, dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah wujud nyata dari prinsip tersebut.

Lebih lanjut, Pusako menilai wacana pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan demokratisasi yang telah dibangun sejak era reformasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata dia, secara tegas menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sama-sama memperoleh mandat langsung dari rakyat.

“Keduanya dipilih melalui mekanisme demokratis, sehingga tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya,” ujarnya.

Mengganggu Keseimbangan

Charles menjelaskan DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Sementara itu, kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah. Relasi tersebut dibangun dalam kerangka checks and balances yang hanya dapat berjalan optimal jika kedua institusi memiliki legitimasi yang setara dari rakyat.

Menurut dia, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka keseimbangan tersebut akan terganggu. Kepala daerah berpotensi berada dalam posisi lebih lemah dan bergantung pada DPRD, sehingga prinsip checks and balances tidak berjalan efektif.

Baca juga: Gerindra Buka Alasan Dukung Pilkada Lewat DPRD

Pusako juga menyinggung data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat pada 2004 terdapat 239 kasus korupsi, dengan 102 di antaranya melibatkan anggota DPRD. Data tersebut, kata Charles, menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung justru lahir sebagai koreksi atas kegagalan sistem pemilihan melalui DPRD.

“Oleh karena itu, pembahasan soal efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi bernegara,” tutupnya. (tb)