Eks Sekjen Kemnaker Jadi Tersangka, KPK Duga Terima Rp12 Miliar dari Agen TKA

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Heri Sudarmanto menerima uang sedikitnya Rp12 miliar dari para agen tenaga kerja asing (TKA). Uang tersebut diduga terkait praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, Heri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. “Dalam perkara ini diduga jumlah uang yang diterima HS setidaknya mencapai Rp12 miliar,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1).

Menurut KPK, aliran uang kepada Heri diduga terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, sejak ia menjabat sebagai Direktur PPTKA (2010–2015), Dirjen Binapenta (2015–2017), Sekjen Kemnaker (2017–2018), hingga menjabat sebagai Fungsional Utama (2018–2023).

Bahkan, KPK menduga aliran dana tersebut masih terus diterima Heri hingga setelah pensiun. “Setelah pensiun pun, sampai dengan 2025, HS diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA,” tambah Budi. KPK menegaskan penyidik masih terus menelusuri dan melacak aliran dana yang terkait dengan perkara ini. Dugaan sementara, praktik pungutan tidak resmi tersebut telah berlangsung lama dan bersifat sistematis.

“Diduga pola pungutan tidak resmi seperti ini sudah terjadi sejak lama dan terus berlanjut hingga akhirnya terungkap,” jelas Budi.

Delapan Tersangka

Dalam perkara yang sama, KPK sebelumnya telah memproses hukum delapan tersangka lain yang merupakan pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan.

Para tersangka tersebut antara lain Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, Alfa Eshad, Suhartono, dan Haryanto, yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi pengurusan RPTKA.

KPK menyebut, para tersangka dalam perkara ini didakwa menerima uang dengan total mencapai Rp135,29 miliar sepanjang periode 2017–2025. Sejumlah pihak telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan KPK dengan total Rp8,61 miliar.

Dalam rangka penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Kementerian Ketenagakerjaan, rumah para tersangka dan pihak terkait, serta kantor agen pengurusan TKA di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.

KPK menegaskan pengusutan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring pendalaman aliran dana dan peran pihak-pihak terkait. (tb)