Menkeu Rotasi 70 Pegawai DJP Pekan Depan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan rotasi terhadap sekitar 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada pekan depan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari pembenahan internal untuk memperkuat kinerja dan integritas institusi perpajakan.

“Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak akan saya putar,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat.

Menurut Purbaya, rotasi tersebut juga menjadi bentuk sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan. Pegawai yang bermasalah akan dipindahkan ke kantor pajak dengan tingkat aktivitas yang relatif lebih sepi.

Langkah perombakan ini, kata Purbaya, merupakan bagian dari upaya serius Kementerian Keuangan dalam memperbaiki tata kelola instansi sekaligus menjaga kesehatan perekonomian nasional. Ia menilai pembenahan internal menjadi modal penting untuk mencegah kebocoran penerimaan negara serta memulihkan kepercayaan publik.

Selain itu, pergantian sejumlah pejabat dan pegawai juga diarahkan untuk memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp666,27 miliar. “Jadi, kami melakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh,” tegas Purbaya.

Rotasi Pejabat

Sebelumnya, rotasi dan perombakan juga telah dilakukan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada Rabu (28/1), Purbaya melantik 36 pejabat yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Di lingkungan DJBC, sebanyak 22 pejabat telah dilantik, sementara sembilan pejabat lainnya dijadwalkan menyusul pada 2 Februari 2026. Adapun pelantikan lainnya meliputi tiga pejabat DJPb, satu pejabat DJKN, dan satu pejabat DJSPSK.

Purbaya menegaskan bahwa pelantikan dan rotasi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai seremoni semata, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian, dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinan, etika, serta kinerja, kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju,” pungkasnya. (tb)