Kasus Iklan BJB, KPK Periksa Asisten Pribadi RK

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Hari ini, Kamis (29/1), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Randy Kusumaatmadja, asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil. Randy diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama RK (personal assistant Gubernur Jabar 2018-2023),” ujar Budi, Kamis (29/1/2026). Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang akan didalami dari Randy. Biasanya, hal tersebut baru disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai.

Selain Randy, penyidik KPK juga memanggil sejumlah saksi lain pada hari yang sama. Mereka antara lain Pimpinan SKAI BJB Joko Hartoto, Direktur Golden Money Changer Djunianto Lemuel, pegawai Golden Money Changer Arti, Kepala Subbagian Rumah Tangga Gubernur Ervin Yanuardi Effendi, serta seorang ibu rumah tangga bernama Wena Natasha Olivia.

Seluruh pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas perkara lima orang tersangka dalam kasus tersebut.

Jadi Saksi

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi pada 2 Desember 2025. Dalam pemeriksaan yang berlangsung lebih dari lima jam itu, penyidik mendalami dugaan aliran dana nonbujeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank BJB.

KPK juga menelusuri kepemilikan aset Ridwan Kamil, baik yang tercantum maupun yang diduga belum tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Usai pemeriksaan, Ridwan Kamil menegaskan dirinya tidak mengetahui proses pengadaan iklan di Bank BJB dan membantah menerima aliran dana dari perkara tersebut.

“Saya tidak mengetahui yang menjadi perkara dana iklan ini, karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi BUMD dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” ujar Ridwan Kamil saat itu.

Ia juga mengaku lega dapat memberikan klarifikasi langsung kepada penyidik dan berharap keterangannya dapat meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di publik.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB Widi Hartoto, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Kelima tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPK menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengadaan dan penempatan iklan di sejumlah media massa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp222 miliar. (tb)