KPK Seret Korporasi sebagai Tersangka, PT IIM Diminta Bertanggung Jawab dalam Skandal Dana Taspen

NEWSREAL.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengedepankan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi besar. PT Insight Investments Management (IIM) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana investasi milik PT Taspen, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp1 triliun.

Penetapan ini menandai langkah tegas KPK untuk tidak hanya membidik pelaku perorangan, tetapi juga korporasi sebagai entitas hukum yang turut menikmati hasil kejahatan. “Penyidikan telah menemukan fakta-fakta kuat mengenai peran aktif korporasi dalam skema korupsi ini,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (20/6) malam.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kasus yang lebih dulu menjerat Direktur Utama PT Taspen Antonius N.S. Kosasih dan Dirut PT IIM Ekiawan Heri Primaryanto, yang saat ini sedang menjalani proses peradilan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Penggeledahan

Seiring penetapan tersangka terhadap PT IIM, penyidik juga melakukan penggeledahan di Jakarta Selatan dan menyita sejumlah dokumen transaksi keuangan, daftar aset, barang bukti elektronik, serta dua mobil mewah.

“Ini bagian dari upaya pembuktian peran serta korporasi dalam alur investasi yang sarat manipulasi,” ujar Budi.

KPK mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang memberi landasan hukum mengenai pemidanaan korporasi, sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap entitas yang mengambil keuntungan dari kejahatan.

Selain itu, penyidik telah mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana, meski identitas mereka masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan.

Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga Rp1 triliun akibat investasi bermasalah pada Reksadana I-Next G2 yang digunakan untuk membeli sukuk milik PT TPS Food yang sudah gagal bayar. Investasi tersebut dilakukan tanpa dasar analisis yang memadai dan diduga sengaja dimanipulasi.

Jaksa menyebut sejumlah entitas yang turut diuntungkan dari alur korupsi ini, termasuk PT IIM sendiri yang memperoleh lebih dari Rp44 miliar, serta beberapa sekuritas dan perusahaan lainnya. Tak hanya uang tunai, Kosasih dan Ekiawan juga diduga menerima gratifikasi dalam berbagai bentuk mata uang asing.

Langkah pemidanaan korporasi ini diharapkan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum korupsi berbasis entitas, sekaligus membuka jalan bagi optimalisasi pemulihan aset negara dari sektor keuangan. (tb)