PKB Kritik Efisiensi Anggaran Prabowo: Bukan untuk Bangun Fasilitas Publik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, langkah penghematan itu tidak berdampak signifikan pada pembangunan sarana dan fasilitas publik.

Juru Bicara Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari menyampaikan kritik tersebut dalam rapat paripurna DPR, Selasa (19/8), saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.

“Kami menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak dapat menaikkan proporsi belanja modal untuk membangun fasilitas publik,” kata Ratna di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebagai catatan, efisiensi jilid pertama dilakukan pada 2025 dengan pemangkasan belanja negara Rp306,69 triliun. Tren itu kemungkinan berlanjut pada 2026, ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja APBN.

Berbeda dengan PKB, Fraksi PAN justru mendukung penuh efisiensi anggaran. Menurut mereka, langkah ini penting untuk menekan defisit agar APBN bisa seimbang dalam dua tahun mendatang.

“Fraksi PAN mendukung komitmen presiden untuk efisiensi sekaligus mengurangi defisit bertahap hingga APBN benar-benar seimbang,” ujar Juru Bicara Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig.

Jadi Sorotan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga jadi bahan sorotan. Dengan alokasi Rp335 triliun, setara 44 persen dari anggaran pendidikan, fraksi-fraksi punya pandangan beragam.

Fraksi PKS dan Nasdem mendukung penuh program ini. Juru Bicara PKS, Amin AK, menyebut MBG strategis untuk mencetak generasi unggul sekaligus bisa memberdayakan UMKM lokal. Senada, Ratih Megasari Singkarru dari NasDem menekankan program ini akan berdampak besar pada gizi dan kualitas belajar 82,9 juta siswa.

Namun, Fraksi PDIP memberi catatan pada sisi penerimaan negara. Rio A.J. Dondokambey menuntut pemerintah menjelaskan sumber tambahan penerimaan pajak 2026. “Belanja perpajakan harus disertai penjelasan dampak yang terukur bagi perekonomian,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.498,25 triliun untuk 102 K/L pada 2026 adalah bentuk komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran sepenuhnya untuk rakyat.

Pandangan delapan fraksi DPR RI ini diserahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pemerintah dijadwalkan memberi tanggapan resmi pada rapat paripurna, Selasa (26/8). (ct)