NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, langkah penghematan itu tidak berdampak signifikan pada pembangunan sarana dan fasilitas publik.
Juru Bicara Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari menyampaikan kritik tersebut dalam rapat paripurna DPR, Selasa (19/8), saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.
“Kami menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak dapat menaikkan proporsi belanja modal untuk membangun fasilitas publik,” kata Ratna di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sebagai catatan, efisiensi jilid pertama dilakukan pada 2025 dengan pemangkasan belanja negara Rp306,69 triliun. Tren itu kemungkinan berlanjut pada 2026, ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja APBN.
Berbeda dengan PKB, Fraksi PAN justru mendukung penuh efisiensi anggaran. Menurut mereka, langkah ini penting untuk menekan defisit agar APBN bisa seimbang dalam dua tahun mendatang.
“Fraksi PAN mendukung komitmen presiden untuk efisiensi sekaligus mengurangi defisit bertahap hingga APBN benar-benar seimbang,” ujar Juru Bicara Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig.
Jadi Sorotan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga jadi bahan sorotan. Dengan alokasi Rp335 triliun, setara 44 persen dari anggaran pendidikan, fraksi-fraksi punya pandangan beragam.
Fraksi PKS dan Nasdem mendukung penuh program ini. Juru Bicara PKS, Amin AK, menyebut MBG strategis untuk mencetak generasi unggul sekaligus bisa memberdayakan UMKM lokal. Senada, Ratih Megasari Singkarru dari NasDem menekankan program ini akan berdampak besar pada gizi dan kualitas belajar 82,9 juta siswa.
Namun, Fraksi PDIP memberi catatan pada sisi penerimaan negara. Rio A.J. Dondokambey menuntut pemerintah menjelaskan sumber tambahan penerimaan pajak 2026. “Belanja perpajakan harus disertai penjelasan dampak yang terukur bagi perekonomian,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.498,25 triliun untuk 102 K/L pada 2026 adalah bentuk komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran sepenuhnya untuk rakyat.
Pandangan delapan fraksi DPR RI ini diserahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pemerintah dijadwalkan memberi tanggapan resmi pada rapat paripurna, Selasa (26/8). (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
